Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kadin Bantul Nilai Positif bagi Dunia Usaha
Kadin Bantul menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak positif bagi dunia usaha, didukung digitalisasi UMKM dan program KUR.
Foto ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, BANTUL — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul masih mempelajari berkas perkara dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang kakek yang juga marbot masid berinisial SP di wilayah Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Bantul.
Sebelumnya, berkas perkara pencabulan tersebut sudah dilimpahkan ke Kejari dari Polsek Jetis, tetapi dikembalikan kembali untuk dilengkapi.
Polsek kemudian sudah melengkapi dengan menambah keterangan saksi dan menambah pasal untuk menjerat tersangka dan menyerahkan kembali berkas tersebut kepada jaksa.
Kasi Pidana Umum Kejari Bantul, Sulisyadi mengaku sudah menerima kembali berkas dari penyidik Posek Jetis pada 20 September lalu dan hingga kini masih dalam tahap penelitian, “[Berkas perkara pencabulan] sedang dalam proses penelitian,” kata Sulisyadi, Kamis (29/9/2022).
BACA JUGA: Dilaporkan atas Dugaan Penipuan Investasi Rp12,5 Miliar, Begini Kata Pengusaha asal Sewon
Karena masih dalam proses penelitian sehingga tersangka masih menjadi tanggung jawab penyidik Polsek Jetis, “Tersangka masih tanggung jawab penyidik,” katanya.
Hingga Kamis siang, tersangka SP masih dalam penahanan di Polsek Jetis.
Sulisyadi belum bisa menargetkan kapan berkas perkara tersebut lengkap atau P-21 untuk dilimpahkan ke pengadilan karena masih dalam tahap penelitian. Dia berharap kasus tersebut berkasnya lengkap sehingga bisa diajukan ke pengadilan.
Kanitreskrim Polsek Jetis, Ipda Yuwana mengatakan penyidik sudah melengkapi berkas yang dikembalikan Kejari dengan menambah keterangan sejumlah saksi, baik saksi korban, saksi tokoh masyarakat, dan tetangga yang diduga mengetahui peristiwa pencabulan tersebut.
Selain memeriksa saksi, pihaknya menambah pasal untuk menjerat tersangka. Tersangka dijerat Pasal 81 UU No.17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
“Kami tambah pasal juncto Pasal 290 KUHP tentang Pencabulan,” kata Yuwana.
Pasal tersebut berbunyi barang siapa melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang, padahal orang tersebut tidak berdaya diancam dengan hukuman paling lama tujuh tahun penjara. “Yang jelas berkas perkara sudah kami lengkapi, kami masih menunggu pemberitahuan dari jaksa. Sementara ini tersangka masih ditahan di Polsek Jetis,” ujar Yuwana.
Diketahui, kasus dugaan pencabulan tersebut terungkap pada Juni lalu. Saat itu S anak kedua dari A yang berusia delapan tahun membeli jajan di warung milik tersangka SP.
Saat itu korban S membeli es, tetapi setelah menerima es, tersangka menciumi pipi S dan memegang kemaluan S. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada A. Hal yang bikin geram A ternyata yang dialami anaknya itu sudah ketiga kalinya.
Akhirnya berkat dorongan dari sejumlah pihak A pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada 28 Juni. “Korbannya ternyata bukan hanya anak saya. Ada empat korban lainnya yang masih sekolah SD dan paling tua SMP,” kata A.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kadin Bantul menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak positif bagi dunia usaha, didukung digitalisasi UMKM dan program KUR.
Jadwal SIM Keliling Sleman November 2026 tersedia di MPP, Sleman City Hall dan lokasi SIMMADE. Simak jam layanan serta persyaratannya.
Jadwal KRL Palur-Jogja 6 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak jam keberangkatan dan kedatangan di 13 stasiun.
Lima remaja SMP dan SMK diamankan warga di Karangnongko, Klaten. Mereka diduga hendak nglitih dan kedapatan membawa stik golf serta selang.
Polisi mendalami motif penyerangan tiga jemaah Masjid Darul Ma’arif di Duren Sawit. Sejumlah senjata tajam dan tabung gas ditemukan.
Program Gentengisasi meluncurkan pengiriman 2,4 juta genteng Jatiwangi. Sugiono menyebut program ini berpotensi menggerakkan UMKM dan membuka lapangan kerja.