Kurangi Bencana, FPRB Bantul Tanam Mangrove di Baros

Harianjogja.com, BANTUL—Dalam upaya mengurangi dampak bencana, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bantul melakukan penanaman mangrove di Pantai Baros. Selain penanaman mangrove, FPRB bersama pemuda Baros serta TNI Angkatan Laut juga membersihkan kawasan pantai dari sampah.

Ketua FPRB Kabupaten Bantul, Waljito, mengatakan dampak abrasi di laut dapat diatasi salah satunya melalui tanaman mangrove.

“Nah tadi itu [penanaman mangrove] kerja sama dengan FPRB Kalurahan Tirtohargo, beberapa relawan, angkatan laut, kepolisian, masyarakat, dan pemuda Baros,” kata Waljito dihubungi pada Sabtu, (03/12/2022).

Menurutnya, apabila tidak diantisipasi, abrasi akan merusak lahan pertanian warga yang berada di sisi utara. Selain itu, penanaman tersebut dapat menjadi upaya menghijaukan kawasan di Baros sehingga dapat dijadikan wisata baru.

“Dengan begitu, kita juga bisa memulihkan ekosistem yang ada di sekitar situ seperti bangau, ikan-ikan payau yang berada di antara sungai dengan laut. Untungnya banyak sekali,” katanya.

Baca juga: Dua Jembatan Akan Dibangun untuk Hubungkan Prambanan dengan Gunungkidul

Bibit mangrove yang ditanam di kawasan tersebut mencapai 100 tanaman. Kendati demikian, tantangan yang ada adalah ombak laut dapat dengan mudah merusak bibit mangrove tersebut. Karena itu, warga sekitar terus membudidayakan tanaman mangrove.

“Kalau pas airnya pasang, ya habis itu tanaman keterpa ombak. Ditambah masalah lain yaitu sampah. Yang paling ngeri itu tanaman mati akibat sampah. Banyak tumpukan sampah yang dibawa dari utara kemudian di lempar ke laut, laut melempar ke darat,” ucapnya.

Penanaman tersebut dilakukan ketika air laut sedang surut. Ia menjelaskan menanam mangrove harus telaten mengingat dua ancaman tersebut yang dapat dengan mudah merusak hingga membuat bibit tanaman mati.

Waljito menegaskan bahwa ada dua prinsip mitigasi. Prinsip pertama adalah pengenalan lingkungan masing-masing terkait dengan Kawasan Rawan Bencana (KRB). Kedua, diseminasi informasi cuaca.

“Kemudian terkait dengan hasil mitigasi dan dokumen rencana aksi. Ketika terjadi mitigasi dan di dalam dokumen kontinjensi itu dikatakan bahwa di suatu daerah masuk dalam zona merah dan warga diharuskan pindah, ya mereka wajib pindah atau relokasi,” lanjutnya.

Hanya saja, kata Waljito, masih cukup banyak warga yang tidak bersedia direlokasi. Kebanyakan warga beralasan bahwa di daerah tersebut merupakan tempat kelahiran dan warisan.

Tegasnya, FPRB Bantul terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait upaya pengurangan dampak bencana dan sosialisasi peta kawasan rawan bencana.

“Kalau di bibir sungai ya kami edukasi bahwa pertama silakan antisipasi dan diseminasi cuaca. Kemudian, lihat gejala-gejala kalau mau banjir ya pindah. Apabila ada orang yang berada di dalam alur sungai yang mudah diterjang ya geser,” pungkasnya.

Pengerukan Sungai

FPRB Bantul juga merekomendasikan kepada BBWSO agar melakukan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan atau normalisasi sungai.

Waljito mendorong perusahaan-perusahaan agar menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melakukan penanaman pohon terutama di lahan-lahan kritis. “Jadi agar tidak seperti Sungai Celeng di Imogiri. Sungai Celeng itu mbludak akibat hutan di Wonosari itu sudah gundul,” jelasnya.

Selain terkait CSR, Waljio menegaskan bahwa tupoksi FPRB lebih kepada memberi rekomendasi kepada OPD terkait atas pengurangan dampak bencana di lapangan.

“Jadi, BPBD, DPUPKP, BBWSO, itu ya mbok responsif gitu lho. Masak urusan seperti itu [kajian kebencanaan, mengatasi dampak bencana di lapangan] respon pertama pasti relawan. Kan repot soalnya kami tidak punya alat. Kami ini kan sebenarnya hanya mitra, hanya membantu mereka. Tapi faktanya justru apa-apa FPRB. Kedepan, FPRB itu ya bantu saja lah. Soalnya mereka kan yang punya fasilitas dan alat,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News