Advertisement
Kewenangan Penentuan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Bakal Melibatkan Empat Institusi, Siapa Saja?
Tanah Kas Desa / Ilustrasi Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY merevisi Peraturan Gubernur No.34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD). Dalam beleid yang baru, ada empat instusi yang memegang kewenangan penentuan pemanfaatan tanah kas desa.
Dalam perubahan Pergub No.34/2017 kewenangan terhadap pemanfaatan TKD tidak hanya ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, seperti aturan yang saat ini berlaku, tetapi juga melibatkan pula Biro Hukum Setda DIY, Satpol PP DIY, dan pemerintah kelurahan.
“Pemerintah kalurahan seharusnya mengawasi, karena yang tahu persis di daerahnya kan lurah. Jadi lurah harus lebih proaktif dan lebih tahu, deteksi dininya di pemerintah kalurahan,” Kepala Biro Hukum Setda DIY, Adi Bayu Kristanto, Senin (8/5/2023).
Perubahan pergub tersebut kini sedang dibahas dan diperkirakan selesai dua bulan lagi. Kepala Biro Hukum Setda DIY, Adi Bayu Kristanto, menyampaikan aturan yang kini berlaku, yakni Pergub DIY No 34/2017.
BACA JUGA: Subsidi dan Insentif Kendaraan Listrik Dikritik Anies, Luhut Pandjaitan Meradang
Bayu memperkirakan aturan perubahan tersebut akan selesai dalam waktu paling lambat dua bulan. “Secepatnya [penyelesaian pembahasan perubahan Pergub DIY No.34/2017]. Tinggal finishing ya satu [hingga] dua pertemuan selesai,” katanya.
Adi Bayu Kristanto mengatakan perubahan Pergub No.34/2017 diubah berdasarkan evaluasi terhadap pemanfaatan tanah kas desa. Maraknya penyalahgunaan dan pemanfaatan tanah kas desa tanpa izin membuat pengawasan terhadap tanah tersebut perlu ditingkatkan.
“Perubahan aturan ini bagian dari evaluasi untuk lebih memperketat pengawasan pemanfaatan tanah kas desa baik,” katanya.
Adapun sanksi bagi penyalahgunaan tanah kas desa atau pemanfaatan tanah kas desa tanpa izin tidak ada perubahan. “Sanksi tetap ada, seperti Pergub No.34/2017 nanti ada pencabutan izin, peringatan [teguran tertulis] pertama, kedua, dan ketiga, Kalau tanpa izin nanti langsung diproses hukum,” katanya.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sleman Diprediksi Hujan Rabu Siang, Wilayah Lain Berawan
Penurunan Angka Stunting di Bantul Tertinggi se-DIY
Cagar Budaya Jadi Andalan Pengembangan Pariwisata Jogja
Pariwisata Solo Makin Masif, Dinas Pariwisata DIY Tertantang Kembangkan Wisata di Jogja
Advertisement
Angkat Kisah Kelompok Marjinal, Teater Gadjah Mada Gelar Studi Pentas 'Bom-bom'
Top 7 News Harianjogja.com Rabu 7 Juni 2023
Jangan Nyasar! Ini Rute dan Tiket Bus Trans Jogja
YIA Xpress Kereta Cepat ke YIA, Simak Jadwal dan Harga Tiketnya
Berhari-hari Terlibat Kerusuhan, Viral PSHT Diingatkan pada 7 Janjinya
Advertisement
Calon Penumpang Pesawat Bisa Naik Damri ke YIA, Ini Jadwalnya
Petani Milenial Targetkan Panen 4 Ton Cabai di Lahan Tanah Kas Desa
Petugas SAR Mengevakuasi Sarang Tawon Vespa Berukuran Jumbo
Dampak Tawuran, Museum Ki Hajar Dewantara Diminta Dilengkapi Pagar Pengaman
Ketum PSHT Beri Pernyataan Sikap Terkait Tawuran di Jogja, Ini Isinya
Advertisement
Rombongan PSHT dari Luar Daerah Geruduk Jogja Malam Ini, Kapolda DIY: Itu Hoaks
Berita Pilihan
Advertisement
Dukungan Jokowi kepada Prabowo di Pilpres 2024 Dinilai Hanya Persepsi
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
