Advertisement
Marak Perburuan Benur Ilegal di Gunungkidul, Pemkab: Kami Tak Berwenang Mengawasi
Benur. - JIBI/Antara
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul tidak memiliki kewenangan pengawasan terkait dengan akivitas penangkapan benur.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul, sesuai dengan Undang-Undang No 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan terhadap aktivitas penangkapan di laut diserahkan sepenuhnya ke Pemda DIY, termasuk di antaranya adalah soal kewenangan penangkapan benih bening lobster (BBL) atau benur. Sesuai dengan UU itu, kata dia, kewenangan pemkab hanya sebatas masalah perikanan perairan darat.
Advertisement
Adapun laut terbagi menjadi dua, yakni, pada jaral 0-12 mil menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan di atas 12 mil merupakan ranah Pemerintah Pusat. “Jadi pengawasan benur menjadi ranah provinsi,” katanya, Jumat (19/5/2023).
Meski demikian, Wahid mengakui di wilayah Gunungkidul sudah dilakukan upaya pengawasan. Bahkan pelaksanaan tidak hanya melibatkan pegawai dari DKP DIY, tetapi juga mengajak tim Pengawasan Sumber Daya Kalautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap.
BACA JUGA: Aktivitas Penangkapan Benur Harus Dilengkapi Izin Resmi
Salah satu upaya pengawasan dilakukan 3 April 2023 di Pelabuhan Sadeng. Hasilnya dilakukan operasi tangkap tangan [OTT] terhadap distributor yang membawa 4.822 benur jenis pasir dan mutiara tanpa izin.
“Untuk detail OTT bisa ke dinas kelauatan dan perikanan DIY. Benur-benur yang disita kemudian dilepasliarkan di Pantai Baru, Bantul,” katanya.
Menurut Wahid, tugas dinas kelautan dan perikanan kabupaten lebih fokus pada sosialisasi agar penangkapan benur dilengkapi izin sesuai dengan peraturan yang ada. “Kami terus menyosialisasikan kepada nelayan. Intinya agar bisa sesuai aturan,” katanya.
Disinggung mengenai potensi benur, ia mengkaui hingga sekarang belum ada data terkait dengan benih ini. Dia berdalih aktivitas penangkapan belum lama sehingga data pasti belum ada, terlebih lagi pengajuan kuota juga menjadi kewenangan provinsi. “Kalau lobster ada. Setiap tahunnya ada sekitar 40 ton,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Cegah Kawasan Kumuh, DPUPKP Bantul Terapkan WebGIS di Tiga Kapanewon Wilayah Pantai Selatan
Jadwal Bus Sinar Jaya dari Malioboro Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul, Cek di Sini
Jadwal DAMRI Semarang Jogja PP
Advertisement
Tol Jogja Solo Segmen Klaten Prambanan Mulai Beroperasi 24 Jam, Mau Nyoba? Masih Gratis Loh!
Jalur dan Tarif Trans Jogja Hari Ini, Rabu 2 Juli 2025
Jadwal SIM Keliling di Bantul, Rabu 2 Juli 2025, Cek Lokasinya di Sini
Advertisement
Cek Cuaca di Jogja Hari Ini, Rabu 2 Juli 2025, Cerah-Berawan
Jadwal SIM Keliling di Sleman Hari Ini, Rabu 2 Juli 2025
Jadwal Bus Damri Jogja ke Bandara YIA, Purworejo dan Kebumen
Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Rabu 2 Juli 2025, Cek Lokasinya di Sini
Jadwal Kereta Bandara YIA-Stasiun Tugu Jogja, Rabu 2 Juli 2025
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo Hari Ini, Rabu 2 Juli 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Liburan Sekolah, Desa Wisata Bisa Menjadi Tujuan Alternatif Berwisata di Gunungkidul
- Kerja Sama Pemda DIY-BSSN Ditingkatkan untuk Keamanan Siber
- Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Harus Sesuai Domisili
- Perpustakaan Kota Jogja Kini Buka hingga Malam Hari, Ini Jadwalnya
- Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Advertisement
Advertisement
