Advertisement
Marak Perburuan Benur Ilegal di Gunungkidul, Pemkab: Kami Tak Berwenang Mengawasi
Benur. - JIBI/Antara
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul tidak memiliki kewenangan pengawasan terkait dengan akivitas penangkapan benur.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul, sesuai dengan Undang-Undang No 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan terhadap aktivitas penangkapan di laut diserahkan sepenuhnya ke Pemda DIY, termasuk di antaranya adalah soal kewenangan penangkapan benih bening lobster (BBL) atau benur. Sesuai dengan UU itu, kata dia, kewenangan pemkab hanya sebatas masalah perikanan perairan darat.
Advertisement
Adapun laut terbagi menjadi dua, yakni, pada jaral 0-12 mil menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan di atas 12 mil merupakan ranah Pemerintah Pusat. “Jadi pengawasan benur menjadi ranah provinsi,” katanya, Jumat (19/5/2023).
Meski demikian, Wahid mengakui di wilayah Gunungkidul sudah dilakukan upaya pengawasan. Bahkan pelaksanaan tidak hanya melibatkan pegawai dari DKP DIY, tetapi juga mengajak tim Pengawasan Sumber Daya Kalautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap.
BACA JUGA: Aktivitas Penangkapan Benur Harus Dilengkapi Izin Resmi
Salah satu upaya pengawasan dilakukan 3 April 2023 di Pelabuhan Sadeng. Hasilnya dilakukan operasi tangkap tangan [OTT] terhadap distributor yang membawa 4.822 benur jenis pasir dan mutiara tanpa izin.
“Untuk detail OTT bisa ke dinas kelauatan dan perikanan DIY. Benur-benur yang disita kemudian dilepasliarkan di Pantai Baru, Bantul,” katanya.
Menurut Wahid, tugas dinas kelautan dan perikanan kabupaten lebih fokus pada sosialisasi agar penangkapan benur dilengkapi izin sesuai dengan peraturan yang ada. “Kami terus menyosialisasikan kepada nelayan. Intinya agar bisa sesuai aturan,” katanya.
Disinggung mengenai potensi benur, ia mengkaui hingga sekarang belum ada data terkait dengan benih ini. Dia berdalih aktivitas penangkapan belum lama sehingga data pasti belum ada, terlebih lagi pengajuan kuota juga menjadi kewenangan provinsi. “Kalau lobster ada. Setiap tahunnya ada sekitar 40 ton,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kelurahan Kadipaten Jogja Gencarkan Penggunaan Biopori Demi Kurangi Sampah Organik
Sambut Positif Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, KPU DIY: Kurangi Beban Teknis
Libur Panjang 1 Sura, Penumpang KA Jarak Jauh di Daop 6 Jogja Melonjak 20 Persen
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Advertisement
Perpustakaan Kota Jogja Kini Buka hingga Malam Hari, Ini Jadwalnya
Perekrutan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Harus Sesuai Domisili
Kerja Sama Pemda DIY-BSSN Ditingkatkan untuk Keamanan Siber
Liburan Sekolah, Desa Wisata Bisa Menjadi Tujuan Alternatif Berwisata di Gunungkidul
Konflik Antarnegara Bisa Berdampak pada Harga Energi di Indonesia
Advertisement
Polresta Jogja Sita Ratusan Botol Miras Oplosan Siap Dipasarkan
507 ASN PPPK Gelombang I Bantul Terima SK Pengangkatan
Jadwal Bus Sinar Jaya dari Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul, Cek di Sini
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini di Sleman dan Kulonprogo, Selasa 1 Juli 2025
Advertisement
Musim Liburan Sekolah, Sultan Jogja Ingatkan Wisatawan Hati-hati Saat Berkunjung ke Pantai Selatan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pembahasan APBD Perubahan 2025, Target PAD Gunungkidul Turun Tipis, Begini Alasannya
- Agenda Wisata di Jogja dan Sekitarnya Sepanjang Juli 2025
- Jemaah Haji dari Bantul Mulai Tiba di Kampung Halaman Malam Ini, Berikut Jadwal Lengkapnya
- PMI Asal Gunungkidul Meninggal di Taiwan, Jenazah Belum Bisa Dipulangkan ke Paliyan
- Pemkab Sleman Siapkan Rp210 Juta untuk Bantu Pendanaan Penulisan Skripsi Hingga Tesis ASN
Advertisement
Advertisement
