Dukung Perintisan Persandian Indonesia di Masa Kemerdekaan, Sri Sultan HB IX Terima Penghargaan Adibhakti Sanapati

Harianjogja.com, JOGJA–Sri Sultan HB IX menerima penghargaan Adibhakti Sanapati dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas jasa dan darma baktinya dalam mendukung perintisan dan perkuatan persandian Indonesia pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Penerimaan penghargaan tersebut diwakilkan oleh Sri Sultan HB X di Jakarta, Kamis (8/6/2023). 

Ketua Forum Komunikasi Sandi Daerah (Forkomsanda) DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho menyampaikan Sri Sultan HB IX memiliki peran penting dalam masa perjuangan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, khususnya di DIY. Dia menyampaikan rekam sejarah dan jejak digital peran Sri Sultan HB IX pada masa kemerdekaan masih dapat ditelusuri hingga sekarang.

“Dari Buku Sejarah Indonesia Baru II, karya Wiharyanto tertulis pada 2 Januari 1946, Sri Sultan HB IX mengirimkan kurir ke Jakarta untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Soekarno yang intinya menawarkan Jogja untuk menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia dengan seluruh operasional pemerintahan dan pejabat Republik Indonesia ditanggung oleh Kraton Jogja dan Kadipaten Pakualaman,” katanya, Kamis (8/6/2023). 

Hari menyampaikan tindakan tersebut diambil oleh Sri Sultan HB IX dengan pertimbangan kondisi Jakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu dinilai tidak aman, karena kedatangan Belanda ke tanah air dengan membonceng pasukan sekutu. Keadaaan tersebut dinilai Sri Sultan HB IX dapat mengancam keselamatan pimpinan Indonesia.

“Ini dibuktikan dengan adanya upaya pembunuhan terhadap Syahrir tanggal 6 Desember 1945. Oleh sebab itu, maka pesan dari Sri Sultan HB IX tersebut direspons dengan sidang kabinet tertutup untuk membahas perpindahan ibu kota hingga pada tanggal 4 Januari 1946 sampailah Presiden Soekarno dan rombongan di Jogja,” katanya. 

Serangkaian peristiwa itu membuat Sri Sultan HB IX mantap menawarkan daerah kekuasaannya sebagai ibu kota sementara. 

BACA JUGA: Kota Jogja Dapat Kuota 210 Ton Sampah ke TPST Piyungan, Produksi Sampah Lebih Banyak

Hari menyampaikan selama ibu kota Indonesia berpindah ke Jogja, Sri Sultan HB IX berperan penting dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan saat itu. Dalam catatan sejarah, sejumlah bangunan di Kota Jogja menjadi saksi berjalannya roda pemerintahan saat itu, antara lain Kantor Kementerian Luar Negeri, Kantor Kementerian Pertahanan, dan Dinas Kode. 

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Hari menyampaikan selama masa Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948, ibu kota Indonesia di Jogja berhasil diduduki Belanda. Saat itu, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta serta sejumlah pejabat tinggi ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa. Kemudian, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan pusat pemerintahan Indonesia dari Jogja dipindah ke Bukit Tinggi, Sumatera. 

“Ketika itu para pejuang sebagian berhasil menyelamatkan diri ke sebelah utara Jogja atau sekitar Pegunungan Menoreh dan Letnan Kolonel Dr. Rubiono, Kepala Dinas Code, mengambil langkah penting dengan memerintahkan anak buahnya untuk memantau perkembangan Republik ketika Jogja jatuh akibat Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948,” katanya. 

Menurutnya, pengumpulan informasi dilakukan melalui sejumlah titik di wilayah DI dan dipantau dari rumah sandi di Samigaluh, Kulonprogo. Informasi tersebut lantas diteruskan kepada T.B. Simatupang di Banaran. 

Kemudian, menurut Hari penyusunan strategi dalam upaya merebut Jogja dari Belanda melalui peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1950, juga tidak terlepas dari jasa Sri Sultan HB IX. Pada saat itu Jogja berhasil dikuasai oleh para pejuang selama lebih kurang 6 jam. Pada saat itu peran pejuang sandi mengirimkan berita rahasia melalui pemancar radio di Banaran, Gunungkidul, Bukit Tinggi hingga New Delhi, sehingga akhirnya berita pendudukan Jogja tersebut dapat diketahui dunia internasional yang membuktikan Negara Republik Indonesia masih ada. 

“Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh komponen bangsa baik Kasultanan Jogja, TNI, pejuang dan penduduk, khususnya yang ada di Jogja pada saat itu,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News