Kekeringan di Gunungkidul Meluas, 118 Ribu Jiwa Kesulitan Air Bersih

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Warga yang terdampak kekeringan di Gunungkidul terus meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat hingga sekarang 16 kapanewon yang terdampak dengan total jiwa mencapai 118.000 orang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunungkidul, Sumadi mengatakan, di puncak musim kemarau, jumlah warga yang berpotensi terdampak kekeringan terus bertambah. Di awal Agustus lalu, data kekeringan hanya terjadi di 14 kapanewon, namun sekarang bertambah menjadi 16 kapanewon.

“Hanya Kapanewon Playen dan Wonosari yang belum terdampak. Untuk 16 kapanewon lainnya sudah terdampak,” kata Sumadi, Senin (25/9/2023).

Dia menjelaskan, dari 16 kapanewon yang terdampak ada 33.000 kepala keluarga, dengan jumlah jiwa sekitar 118.000 orang yang kesulitan mendapatkan air bersih. Upaya penyaluran bantuan terus dilakukan guna membantu Masyarakat yang membutuhkan.

“Bantuan tidak hanya dari BPBD, ada juga penyaluran dari kapanewon dan pihak swasta,” ungkapnya.

Sumadi mengatakan, untuk penyaluran bantuan dari BPBD sudah menyasar di 11 kapanewon dengan jumlah sebanyak 358 tangki. Adapun penyaluran dari pihak ketiga yang tercatat melalui BPBD ada 259 tangki.

“Pihak-pihak yang membantu dropping air di Gunungkidul di antaranya dari Pengadilan Negeri se-DIY, Alumni UGM dari Fakultas Kehutanan, Alumni IAIN, UGK hingga Alumni SMK Negeri 2 Wonosari,” katanya.

BACA JUGA: Sumur Bor Proyek Pemda DIY Belum Optimal Atasi Kekeringan, DPRD: Kalah dengan Pemberian Swasta

Selain itu, ada penyaluran dari 11 kapanewon di Gunungkidul yang memiliki anggaran dropping sekitar 2.000 tangki. “Kalau ditotal sudah ada sekitar 2600an tangki yang disalurkan ke Masyarakat,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono mengatakan, guna mengantisipasi dampak kekeringan sudah mengalokasikan anggaran untuk penyaluran air bersih sebanyak 1.000 tangki. Selain itu, juga sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Ia menjelaskan, dengan penetapan status siaga, maka memiliki dana cadangan untuk penyaluran batuan air ke Masyarakat. Hal ini dikarenakan BPBD dapat mengankses alokasi Belanja Tak Terduga dalam upaya penanganan dampak dari musim kemarau.

“Ya kalau habis, kita bisa mengambil BTT. Tapi, untuk sekarang masih fokus menggunakan anggaran yang ada di BPBD,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.