DIY Terapkan Desentralisasi Pengolahan Sampah di 2024, Kota Jogja Butuh Perhatian Khusus

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY berharap tiga kabupaten dan kota di wilayahnya sudah menemukan skema pengolahan sampah yang tepat menjelang dimulainya desentralisasi sampah pada awal 2024 mendatang. Baik Sleman, Bantul dan Kota Jogja diharapkan sudah melakukan uji coba dan evaluasi program pengolahan sampah yang dijalankan menjelang akhir 2023. 

Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan, Sleman dan Bantul sudah menemukan cara pengolahan yang tepat dengan sejumlah skema sementara Kota Jogja yang juga sudah menjalankan sejumlah program, tapi dinilainya masih belum optimal mengatasi persoalan sampah di wilayahnya sendiri. Beberapa kali tumpukan sampah juga terpantau masih terjadi di sejumlah titik di Kota Jogja. 

BACA JUGA : Penanggulangan Sampah Butuh Waktu, Berikut Penjelasan Sultan

"Secara fisik kasat mata itu di Kota Jogja memang masih menumpuk di mana-mana, saya sudah bicara dengan Pj Walikota dan Sekda Kota Jogja soal rancangan aksinya bagaimana ke depannya dan kita lihat tiga hari ke depan aksinya seperti apa," kata Beny Senin (9/10/2023). 

TPA Piyungan memang masih beroperasi sampai saat ini dengan sistem kuota yang diberlakukan ke setiap wilayah. Ia belum mengetahui kapan TPA Piyungan bisa dioperasionalkan secara penuh lantaran adanya kebijakan desentralisasi sampah yang dimulai tahun depan. Direncanakan TPA Piyungan nantinya hanya dikhususkan untuk sampah tertentu saja jika desentralisasi sampah berjalan optimal. 

"Wilayah memang punya program masing-masing, tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan wilayah lain. Namun yang perlu penanganan serius itu tetap Kota Jogja dan harus ada perhatian khusus. Sekarang memang sudah butuh aksi nyata tidak lagi hanya diskusi," kata Beny. 

Pihaknya juga berpesan agar metode pengolahan sampah bisa disesuaikan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat di sekitar lokasi pengolahan sampah. Jika menggunakan metode insenerator, asap atau cara pembakarannya diharapkan bisa minim tanpa mengganggu pemukiman penduduk. Kerja sama dengan sejumlah kampus pun disebut dia sangat memungkinkan untuk diajak terlibat dalam persoalan sampah. 

"Pemilahan sampah memang harus yang jadi utama, sehingga yang anorganik nanti kan potensi menjadi komoditas masih bisa dimanfaatkan. Jadi ke depan Piyungan ini sekalipun masih menerima sampah itu yang khusus saja," ucapnya. 

Menurut Beny, meski pun ke depan program desentralisasi sampah dijalankan, tetapi tidak menutup kemungkinan pelaksaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terkait dengan sampah masih dijalankan. Pasalnya komunikasi sudah ditempuh dengan investor dan pemerintah pusat agar pengelolaan sampah di DIY menjadi perhatian bersama seluruh pihak. Hanya saja pelaksanaan KPBU akan ditinjau ulang ke depannya. 

"Kalau sudah ada desentralisasi tentu sampah yang mau diolah lewat KPBU kan tidak cukup, kan syaratnya harus 600 ton per hari. Semua upaya tetap kita tempuh tapi tetap harus ada prioritas dan kajian yang matang agar anggarannya bisa terpakai dengan optimal," jelas Beny. 

BACA JUGA : Sultan Soal Sampah di Kotabaru, Kami Monitor Terus Perkembangan di Wilayah

Beny juga menambahkan bahwa adapun tahapan KPBU sebelumnya sudah setengah jalan. Pihaknya sudah melakukan penawaran ke sejumlah investor. "Sama investor kan sudah sampai ke tahap sounding market, saya sudah sampaikan kalau tahapannya sudah setengah jalan, tapi perkembangan kekinian tentu harus ditinjau ulang supaya kita bisa konsolidasi sumber daya keuangan kita ke depannya. Karena yang dikritik dan jadi masalah itu kan bukan soal sampah saja, melainkan banyak hal," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News