Pencopotan Baliho Ganjar di Jogja Tuai Protes, Satpol PP: Tak Ada Izin

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah sukarelawan capres Ganjar Pranowo memprotes aksi pencopotan alat peraga sosialisasi (APS) Ganjar yang dilakukan Satpol PP Jogja. Protes dilancarkan di kompleks Balai Kota Jogja Jumat (17/11/2023).

Politikus PDIP Jogja, Antonius Fokki Ardyanto yang mendampingi massa aksi mengatakan pencopotan yang dilakukan oleh Satpol PP Jogja itu bersamaan dengan waktu kunjungan Ganjar Pranowo datang ke Jogja, Kamis (16/11/2023). Fokky mempertanyakan soal pencopotan spanduk yang harus dilakukan bersamaan dengan kedatangan Ganjar Pranowo ke Jogja.

BACA JUGA: Langgar Perda, Nyaris 1.000 Baliho Capres & Parpol di Jogja Dicopot, Terbanyak dari Capres Ini

Terlebih, dia juga menemukan masih adanya spanduk atau rontek dari parpol lain yang tak dilepas oleh Satpol PP Jogja. Satpol PP, lanjut Fokky, juga tak koordinasi dengan Bawaslu soal pencopotan spanduk Ganjar Pranowo itu.

"Ketika melakukan penegakan perda, kami mohon juga Satpol PP bisa berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU mengingat yang dibersihkan kan gambar peserta pemilu. Entah itu parpol, caleg, capres, atau cawapres," ujar Fokky saat ditemui di Balai Kota Jogja, Jumat (17/11/2023).

Fokky mengaku tak menerima sosialisasi apapun soal pemasangan rontek, spanduk, atau reklame pada masa prakampanye. Hal inilah yang menyebabkan para sukarelawan kurang mendapatkan informasi soal regulasi pemasangan alat peraga sosialisasi.

"Nek ora ana sosialisasi, lalu dengan ngomong bahwa semuanya dianggap tahu ini kan tidak bijaksana. Maka, harusnya tetap sosialiasasi mengundang parpol dan relawan yang semuanya relawan sudah terdaftar di KPU," kata anggota Komisi B DPRD Kota Jogja tersebut.

Tak Ada Izin

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat menyebut tak ada kesengajaan atas pencopotan rontek yang dilakukan bersamaan dengan kunjungan Ganjar Pranowo ke Jogja. Menurut Octo, saat ini belum memasuki masa kampanye sehingga, penindakan rontek dan spanduk yang dilakukan personilnya kemarin bukan memakai dasar hukum penertiban alat peraga kampanye (APK).

Sebaliknya, kata Octo, Satpol PP mendasari penindakan spanduk dan rontek reklame tak berizin. Sesuai yang tertuang pada Pasal 43 ayat 2 Perda No. 6/2022. "Dalam hal reklame tidak berizin, maka dikenakan sanksi administrasi," ujar Octo.

Dia mengatakan untuk pemasangan APS memang diperbolehkan, tetapi tidak dengan APK. Hanya saja, pemasangan APS harus mengantongi izin dari DPMPTSP. Pemasang juga harus membayar pajak reklame kepada BPKAD. Itulah alasannya, kata Octo, permintaan sukarelawan Ganjar Pranowo agar Satpol PP berkoordinasi dengan Bawaslu juga tak bisa serta merta dilakukan. "Ya karena saat ini belum memasuki masa kampanye," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News