DPRD Jogja Minta Anggaran 2027 Fokus Program untuk Masyarakat
DPRD Kota Jogja meminta anggaran 2027 memprioritaskan kebutuhan masyarakat di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ilustrasi pegawai pemerintah./Antara
Harianjogja.com, KULONPROGO—Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kulonprogo meminta agar peserta seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Agama mewaspadai calo atau orang yang menjanjikan lolos dengan imbalan uang.
Kepala Kankemenag Kulonprogo, Wahib Jamil mengatakan seleksi CPPPK Kementerian Agama dilaksanakan dengan prinsip bersih dan transparan.
Sebab itu, dia menegaskan apabila ada pihak-pihak tertentu yang menghubungi peserta dan menjanjikan dapat meloloskan maka hal tersebut dipastikan sebuah penipuan.
Wahib menjelaskan semua tahapan dilaksanakan dengan sistem computer assisted test (CAT) dan terpusat. Sebab itu tidak dapat dilakukan rekayasa.
Kakanwil Kemenag DIY, Masmin Afif mengatakan ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) CPPPK Kemenag merupakan upaya untuk mengetahui sejauh mana peserta dalam memahami konsep moderasi beragama.
“Dengan memahami konsep moderasi beragama secara baik maka akan menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, penuh toleransi, dan kedamaian. Walaupun berbeda suku, budaya, agama, dan tradisi, tetapi tetap bersatu teguh, hidup berdampingan dengan damai,” kata Masmin.
BACA JUGA: Belum Ada Pengumuman Tapi Belasan Pelamar P3K di Gunungkidul Dinyatakan Tak Lolos, Ini Penyebabnya
Ketua Panita Seleksi CPPPK Kulonprogo, Saeful Hadi mengatakan total ada 145 peserta yang mengikuti seleksi di MAN 2 Kulonprogo, Selasa. Dari jumlah tersebut, enam orang tidak hadir.
“Kegiatan ujian yang dilakukan sebanyak tiga sesi, berjalan dengan lancar tanpa kendala. Semoga dengan ujian ini nantinya mampu mencetak ASN yang berdedikasi tinggi dan berkualitas,” kata Saeful.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran 2027 memprioritaskan kebutuhan masyarakat di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ahrie Sonta Nasution menjadi salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan Prabowo. Simak profil, pendidikan, dan perjalanan kariernya.
Sepuluh negara memiliki aturan penyadapan komunikasi yang mengatur kewenangan, prosedur, pengawasan, dan larangan penyadapan ilegal.
BPS DIY memproyeksikan produksi beras 2026 mencapai 329.020 ton, naik 5,79% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kasus penyadapan Listyo Sigit Cs disorot pengamat. Bambang Rukminto mendesak polisi mengusut pihak yang memerintahkan penyadapan.
PAD wisata Bantul terancam kembali tak mencapai target. DPRD menyoroti penurunan kunjungan dan potensi kebocoran retribusi.