Pengawasan dan Pengendalian Kampus Asing Harus Ketat

Harianjogja.com, SLEMAN—Tantangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk tetap eksis terus didera berbagai ujian. Isu masuknya kampus asing di Indonesia dinilai bakal menjadi momok untuk kampus swasta Indonesia bila regulasi yang diberlakukan tidak ketat.

Ketua STIM YKPN Yogyakarta, Suparmono mengaku mengkhawatirkan wacana masuknya kampus asing di Indonesia.

"Dulu kan sempat juga kita mengkhawatirkan itu, adanya kampus-kampus asing dan adanya kampus-kampus yang memang besar itu masuk ke Indonesia," kata Suparmono, Senin (15/1/2023) petang.

Keberadaan kampus asing di Indonesia dinilai akan menambah persaingan perguruan tinggi untuk mencari peserta didik. Nama kampus swasta khususnya yang kecil, bisa saja kalah mentereng bila disandingkan dengan nama kampus dengan embel-embel luar negeri.

"Betul [bahaya bagi eksistensi PTS] karena itu menjadi persaingan. Kalau sudah membawa nama besar kan masyarakat sudah menoleh dulu kesitu," ungkapnya.

Dari aspek persaingan mungkin bakalan menjadi lebih ketat. Hanya saja Suparmono berharap regulasi yang diterapkan benar-benar ketat dalam persoalan ini. Misalnya soal kualitas, kampus asing yang akan masuk ke Indonesia kualitasnya harus sama dengan kampus utama mereka di luar negeri. Bukan sekadar menjual nama.

BACA JUGA: Digelontor Danais, Dana Perbaikan Rumah Tak Layak Huni di Bantul Naik Jadi Rp65 Juta Per Unit

"Cuma memang pemerintah harus ketat. Bahwa kualitas yang dilakukan antara di negara asal dengan negara yang dituju itu memang kualitasnya memang betul-betul sama," tegasnya.

Pasalnya Suparmono meyakini akan ada keterbatasan kampus asing saat menggelar perkuliahan di negara lain. Seperti aspek fasilitas maupun pengajar yang mungkin tidak sama dengan kampus inti.

"Karena kan memang untuk melaksanakan perkuliahan di luar kampus utama itu kan juga ada keterbatasan-keterbatasan fasilitas yang dimiliki. Dosennya juga tidak sama dengan yang di sana. Sehingga memang pemerintah harusnya mengawasi betul," tegasnya.

Suparmono mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan kualitas kepada kampus asing yang ingin membuka perkuliahan di Indonesia. "Perlu lah sampai dengan pengawasan,  pengendalian kualitas itu harus sama," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News