Perempuan Nahdliyin Ajak Kaum Perempuan Ambil Bagian dalam Pemilu

Harianjogja.com, UMBULHARJO—Perempuan Nahdliyin DIY yang tergabung dalam Fatayat NU mendeklarasikan ajakan kepada kaum perempuan untuk turut ambil bagian dalam gelaran kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Deklarasi tertuang dalam lima poin. Di antaranya menyinggung soal kecaman terkait dengan politik uang, politik transaksional, pelanggaran konstitusi, hingga dukungan untuk menjaga agenda lima tahuan ini agar tak memberikan dampak buruk bagi peradaban bangsa Indonesia.

Salah satu perempuan Nahdliyin yang juga sebagai Penggagas Deklarasi, Zakiyah mengajak para perempuan Nahdliyin untuk aktif dan punya prinsip untuk menentukan pemimpin yang akan dipilih pada gelaran pemilu. Jangan sampai justru hanya ikut-ikutan, terbawa arus, atau bahkan menjadi korban politik transaksional.

“Jangan hanya samina wa athona atau ikut-ikutan, bukan itu. Tapi, sadar akan hak-haknya, perempuan yang mampu membuat dan menentukan pilihan,” ujarnya seusai membacakan deklarasi di Gedung Koni DIY, Sabtu (3/2/2024).

Zakiyah mengatakan pihaknya turut ambil bagian dalam memberikan pendidikan politik bagi warga Nahdliyin lainnya. Bahkan, pendidikan politik ini diberikan hingga pengurus cabang NU di tingkat kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan kesadaran pada perempuan terkait hak-hak yang mereka miliki. Tak sampai di situ, Zakiyah juga mengajak para Nahdliyin untuk turut serta menjadi pengawal pemilu.

“Teman-teman bertekad di KPU, tidak hanya menjadi pemilih, tapi juga menjadi pengawas independen yang akan mengawasi pemilu,” imbuhnya.

Baca Juga

Gelar Mubes, Nahdliyin Nusantara Ingatkan Pengurus NU dan warga NU untuk Kembali Ke Khitah

Netralitas NU dalam Politik Bakal Terus Dijaga

Pastikan PBNU Netral Pada Kontestasi Politik, Yenny Wahid Ajak Nahdliyin Ikuti Suara Hati

Sementara, Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU DIY Maryam Fithriati menyebut pendidikan politik yang digulirkan hingga ke wilayah ini menjadi solusi. Lantaran masih didapati perempuan Nahdliyin yang kurang dalam hal pendidikan politiknya.

Maryam mengatakan ada beberapa kalangan yang masih kesulitan mengakses informasi soal politik. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk memberikan kesadaran bagi perempuan Nahdliyin akan hak-hak politik mereka. Sekaligus menghindarkan mereka dari praktik politik uang atau politik transaksional. Deklarasi hari ini juga turut menjadi penegasan bahwa warga Nahdliyin bebas memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani tanpa mendapatkan intervensi dari manapun.

“Kalau itu (politik transaksional) terjadi, artinya warga tidak dianggap karena hanya dianggap sebagai angka-angka. Tidak sebagai manusia yang punya aspirasi dan pikiran sendiri. Itu yang kami maksud politik yang tidak beretika, jadi tidak bisa diterima menurut kami,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News