Rusak Berat, 3 Saluran Irigasi di Kulonprogo Bakal Digelontor Miliaran Rupiah

Harianjogja.com, KULONPROGO—Tiga daerah irigasi di Bumi Binangun diusulkan untuk rehabilitasi menggunakan dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari APBN dengna usulan anggaran mencapai Rp11 miliar.

Ketiga irigasi yang diusulkan dilakukan rehabilitasi ini berada di Kayangan, Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo, Plelen dan Banjaran, Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo yang mengusulkan rehabilitasi ini menyebut kerusakan tiga irigasi itu tergolong berat.

Kerusakaan tiga irigasi itu diatas 50% menurut kajian DPUPKP Kulonprogo. "Banyak yang retak, bocor, dan bendungannya bermasalah, sehingga penyaluran air tak maksimal," jelas Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPKP Kulonprogo, Hadi Priyanto. Senin (25/3/3034).

Hadi menjelaskan tiga saluran irigasi itu jika diakumulasi mengairi lahan pertanian seluas  217 hektare sawah. "Kemarin awal bulan sudah kami usulkan ke Kementerian PUPR, prosesnya masih tahap perencanaan, nanti ada tiga tahap lagi yang akan kami tempuh agar mendapatkan pendanaan DAK tersebut, total empat tahap dimana tahap awal sudah," tuturnya.

BACA JUGA: Pembangunan Irigasi dan Jalan Tani di Bantul untuk Jaga Produktivitas Hadapi El Nino

Syarat pengajuan rehabilitasi irigasi ke Kementerian PUPR, lanjut Hadi, adalah kerusakannya di atas 50%. "Kami pilih tiga irigasi ini karena memenuhi syarat, tahun depan kami juga akan mengusulkannya lagi untuk irigasi lainnya," ungkapnya.

Nantinya Kementerian PUPR akan meninjau langsung dan verifikasi lapangan kondisi irigasi yang diusulkan direhabilitasi itu. "Ini berguna untuk mendukung pertanian sehingga pada akhirnya ketahanan pangan dapat tetap kuat," terangnya.

Langkah DPUPKP Kulonprogo itu diapresiasi Ketua DPRD, Akhid Nuryati dimana menurutnya rehabilitasi irigasi mendesak dilakukan. "Kami tinjau lapangan seperti di Girimulyo itu ada daerah hanya selisih berapa meter yang di atas sudah siap panen padinya, yang dibawah terancam gagal panen karena irigasi bermasalah, seperti ini harus cepat ditanggulangi," katanya.

Keterbatasan anggaran untuk perbaikan irigasi, menurut Akhid, memang jadi tantangan besar sehingga mesti mengakses anggaran Kementerian PUPR. "Kami juga pernah meminta langsung ke pemerintah pusat agar dimudahkan syarat mendapat bantuan dana rehabilitasi irigasi, ini penting karena bisa jadi jalan memangkas kemiskinan dengan menggejot produksi pertanian," ujarnya.

Akhid meminta organisasi perangkat daerah lain juga turut serta mengatasi masalah irigasi. "Seperti Bappeda itu juga penting membuat kajian karena syarat untuk mendapat anggaran pusat punya kajian yang memadai, irigasi ini penting mari dikerjakan bersama," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.