Kulonprogo Gelar Seleksi 4 Formasi Pejabat Tinggi, Jamin Transparan dan Tanpa Pungutan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Sebanyak empat formasi jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkab Kulonprogo sedang tahap seleksi. Setelah seleksi administratif, semua kandidat yang lolos akan mengikuti serangkaian seleksi.

Empat formasi yang diperebutkan kursi jabatannya itu antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB), staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, serta staf ahli bidang kesejahteraan dan sumber daya manusia. Sementara ini jabatan tersebut kosong.

BACA JUGA : Bupati Gunungkidul Segera Lelang Jabatan Eselon II Awal Tahun Depan

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo memastikan proses seleksi digelar secara transparan dan akuntabel. Kepala BKPP Kulonprogo Sudarmanto pada Minggu (12/5/2024) menjamin tak ada pungutan dalam seleksi tersebut dimana seluruh prosesnya gratis.

Sudarmanto menyebut saat ini untuk Kepala DPUPKP dan DPMDP2KB dijabat oleh pelaksana tugas. Sedangkan staf ahli dibiarkan kosong terlebih dahulu. "Yang staf ahli kosong tapi ketulusannya dikerjakan bidang lain, sehingga prosesnya masih berjalan dengan baik," katanya.

Total sudah ada 26 kandidat yang mengisi empat formasi kosong tersebut. Kandidat paling banyak yang didaftar adalah staf bidang kesejahteraan sebanyak sembilan orang, lalu staf bidang ekonomi didaftar tujuh kandidat, kemudian Kepala DPMDP2KB diperebutkan enam orang, serta Kepala DPUPKP hanya dipertarungkan oleh empat kandidat saja.

Kandidat yang sudah lolos administratif akan mengikuti tiga tahap seleksi lagi, yaitu penulisan makalah, ujian manajerial dan sosiokultural, dan wawancara dengan panitia seleksi. Setelah semua tahap dilalui akan dilakukan akumulasi penilaian dimana yang tertinggi, namanya akan dikirim ke Pemda DIY, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

BACA JUGA : Pemda DIY Kirim Nama Calon Pj Wali Kota Jogja dan Pj Bupati Kulonprogo ke Kemendagri

Nama yang dikirim ke empat instansi di atas Pemkab Kulonprogo itu untuk memastikan yang terbaik dan melalui proses yang transparan dan akuntabel. "BKN dan KASN akan memastikan tahapan proses seleksi dilalui dengan baik sesuai ketentuan, Pemda dan Kemendagri menilai kandidat yang nilainya tinggi apakah memang sudah sesuai, rekomendasi empat lembaga ini penting dan harus ada sebelum dilantik nantinya," terangnya.

Targetnya empat formasi pejabat tinggi di Pemkab Kulonprogo ini akan dilantik pada Agustus 2024 nanti. Sudarmanto menjelaskan sebenarnya jabatan kosong tak hanya empat posisi itu, tapi yang baru mendapat rekomendasi untuk dilelang dari Kemendagri dan KASN hanya empat jabatan itu.

Sudarmanto menyebut terdapat jabatan kosong lain dengan level Eselon 3 yang sedang berproses untuk mendapat izin pengisian dari Kemendagri. "Levelnya Eselon 3, karena kalau level ini syarat proses lelangnya berbeda dengan empat formasi tadi. Kami masih menunggu izin untuk pengisian dari Kemendagri karena belum ada bupati definitif juga," ucapnya.

BACA JUGA : Masa Jabatan Pj Sekda Habis, Ini Langkah Pemkab Sleman

Jabatan kosong yang belum dibuka pengisiannya ini antara lain Kepala Bidang Pemerintahan, Sekda Kulonprogo; Panewu Pengasih, dan jabatan kepala bidang lainnya di organisasi perangkat daerah. "Saya tidak hafal satu-satu, tapi sejauh ini jabatan kosong yang belum dilelang ini juga dikerjakan penjabat lain dengan baik, tidak mengganggu kinerja juga," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News