Pemkab Kulonprogo Larang Mobil Dinas Guna Kepentingan Pribadi saat Libur Lebaran
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Bangunan semipermanen yang berada di sekitar jalan di Pantai Glagah dipastikan ilegal. Dok Satpol PP Kulonprogo
Harianjogja.com, KULONPROGO—Kapanewon Temon sudah berkoordinasi dengan warga pemilik bangunan semipermanen di kawasan YIA, tepatnya di Kalurahan Glagah. Hasilnya dipastikan bangunan yang difungsikan untuk jualan itu ilegal dan pemiliknya siap dipindahkan.
Koordinasi Kapanewon Temon itu dilakukan di Kalurahan Glagah pada Senin (10/6/2024). Panewu Temon, Ridwan Usman menjelaskan pihaknya akan mengupayakan langkah persuasif dan humanis untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Langkah persuasif diambil lantaran semua pemilik bangunan ilegal itu adalah warga lokal Bumi Binangun sendiri. “Kebanyakan mereka juga mengaku sebagai pihak yang terdampak pembangunan Bandara YIA, mereka jualan di sana dengan mendirikan bangunan semipermenen juga untuk mencari penghidupan,” jelas Ridwan pada Senin siang.
Baca Juga
Bangunan Liar Bermunculan di Selatan Bandara YIA, Pemkab Kulonprogo Lakukan Identifikasi
Ridwan menerangkan semua pedagang yang memiliki bangunan ilegal itu juga kooperatif. “Langkah humanis kami juga dilakukan dengan akan menghadap ke Penghageng Kadipaten Pakualaman karena tanah disana adalah Pakualaman Ground, nanti kami sampaikan aspirasi warga ini,” paparnya.
Baca Juga
Manfaatkan Status Bandara YIA, DPRD Kulonprogo Dorong Pemkab Membangun Asrama Haji
Pedagang dengan bangunan ilegal itu, jelas Ridwan, hanya minta difasilitasi agar tetap bisa berjualan. “Karena itu penghidupan mereka, apakah dengan dipindahkan kemana atau dengan seizin Kadipaten Pakualaman dapat berjulan dengan payung atau seperti apa nanti akan dibahas bersama,” ungkapnya.
Selain menghadap ke Kadipaten Pakualaman sebagai pemilik lahan, lanjut Ridwan, Kapanewn Temon juga tengah menunggu arahan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Seperti Dinas Pariwisata, atau lainnya agar bisa memfasilitasi lokasi jualan warga tersebut, semuanya ditempuh dengan cara humanis dan persuasif,” tegasnya.
Baca Juga
Sementara itu patroli Satpol PP Kulonprogo juga menunjukan hal yang sama. Pemilik bangunan semipermanen di Glagah itu mengaku kepada Satpol PP bahwa bangunanya memang ilegal.
Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kulonprogo, Alif Romdhoni menjelaskan selain sudah mengaku ilegal, para pedagang itu juga siap dipindahkan. “Kami tanya kalau ditindak akan melawan tidak, mereka jawab tidak, mereka siap dibina dan dipindahkan,” terangnya.
Satpol PP Kulonprogo dalam menindak bangunan ilegal itu, jelas Alif, dapat menggunakan Perda Tata Ruang dan Perda Ketertiban Umum. “Tapi kami berharap selain penindakan juga ada solusi buat para pedagang ini, sehingga kami masih menunggu arahan dari pimpinan juga,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
BGN akan menangguhkan SPPG tanpa Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Kebijakan ini demi menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis.
Serangan Israel ke Lebanon kembali meningkat. Puluhan wilayah dihantam, korban tewas bertambah. Simak perkembangan terbaru konflik Timur Tengah.
Kesbangpol DIY menyelenggarakan pendidikan politik perempuan di Wates, Kabupaten Kulonprogo, Rabu (13/5/2026). Pendidikan ini ditujukan untuk mendorong kaum Haw
Prabowo ungkap Rp49 triliun uang tak terurus di bank akan masuk negara. Dana diduga terkait koruptor dan siap dimanfaatkan untuk rakyat.
Komet C/2025 R3 PANSTARRS muncul di 2026 dan tak kembali selama 170.000 tahun. Fenomena langka yang simpan sejarah Tata Surya.