Personel Terbatas, Ini Strategi Bawaslu Sleman untuk Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada

Harianjogja.com, SLEMAN—Bawaslu Sleman terus mencermati proses pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan mulai 24 Juni-25 Juli 2024. Hal ini untuk mengurangi risiko adanya petugas yang asal dalam proses pencocokan data pemilih untuk Pilkada Sleman 2024.

Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam pilkada. Oleh karenanya, upaya pengawasan dan pencermatan terhadap tahapan ini harus dilakukan.

BACA JUGA: Pilkada Sleman, Pemilih Potensial Mencapai 854.654 orang

Salah satunya untuk memastikan setiap warga di Sleman bisa menggunakan hak pilihnya didalam pemilihan bupati dan wakil bupati. “Untuk data kami sudah melakukan pencermatan dan ada selisih sekitar 15.000 calon pemilih dibandingkan dengan pemilih di Pemilu 2024. Saya kira ini harus dicermati dengan benar agar warga benar-benar bisa menggunakan hak suaranya di pilkada,” kata Arjuna, Senin (24/6/2024).

Meski demikian, untuk pengawasan dalam pemutakhiran data pemilih ia mengaku ada keterbatasan personel dikarenakan di setiap kalurahan hanya ada satu petugas. Hanya saja, ia memastikan hal tersebut bukan menjadi halangan karena sudah menyiapkan beberapa strategi dalam pengawasan.

Menurut Arjuna, sudah memberikan bimbinga teknis kepada pengawas kalurahan maupun anggota panwascam di setiap kapanewon. Guna memaksimalkan pengawasan, setiap pengawas kalurahan diminta melakukan pengawasan melekat dengan mengikuti verifikasi data oleh petugas pantarlih minimal di lima rumah calon pemilih tiap harinya.

Selain itu, juga melakukan pengambilan sampel sebanyak sepuluh rumah tiap harinya. Hasil dari pengawasan melekat dan uji petik kemudian dilaporkan secara berjenjang ke panwascam dan bawaslu kabupaten.

“Ini untuk menyiasati kekurangan personel pengawasan. Jadi, temuan-temuan di lapangan sebagai kajian agar pemutakhiran benar-benar berjalan sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.

Disinggung mengenai adanya potensi petugas pantarlih nakal, ia tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi saat pemutakhiran data pemilih pilkada. Terlebih lagi, petugas terpilih merupakan orang yang mengenal karakteristik di wilayah tugasnya.

“Sesuai tugasnya harus benar-benar mendatangi rumah warga secara langsung. Jadi, ini yang harus dipastikan makanya ada pegujian sampel untuk mengecek apakah petugas bekerja dengan benar atau tidak,” katanya.

Anggota KPU Sleman, Huda Al Amna mengatakan, sudah menyelesaikan proses rekrutmen petugas pantarlih. Total ada 3.000 personel yang diterjunkan untuk validasi dan verifikasi data pemilih pilkada.

“Ketugasannya mulai dari 24 Juni hingga 25 Juli 2024. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News