Korlantas Fokus ETLE, Ini Pelanggaran Target Operasi Patuh 2026
Korlantas Polri gelar Operasi Patuh 2026, fokus kurangi pelanggaran dan kecelakaan dengan ETLE hingga 60 persen.
Pekerja mengangkut pupuk urea produksi PT Pupuk Indonesia - ist/Antara/PT Pupuk Indonesia
Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman mencatat serapan pupuk bersubsidi yang ditebus oleh pertani di Bumi Sembada baru mencapai 32,10 persen untuk urea dan 28,34 persen untuk NPK.
Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Suparmono di Sleman, Selasa, mengatakan alokasi pupuk bersubsidi pada 2024 untuk jenis NPK sebanyak 7.516 ton, dan urea sebanyak 9.642 ton.
Realisasi pupuk bersubsidi dari Januari sampai saat ini, yakni NPK sebanyak 2.130,38 ton atau 28,34 persen dan urea sebanyak 3.095,53 ton atau 32,10 persen.
"Saat ini hanya sebagian kecil petani yang menanam padi. Pada musim hujan nanti, sawah ditanami padi, sehingga serapan pupuk maksimal," kata Suparmono.
Ia mengatakan alokasi pupuk bersubsidi sudah ditambah oleh pemerintah pusat. Di mana urea dari 40 persen menjadi 93 persen dan NPK dari 30 persen menjadi 60 persen.
BACA JUGA: Kuota Pupuk Subsidi Ditambah, Petani Sleman Diminta Segera Menebus
Sampai saat ini realisasi baru sekitar 30 persen. Untuk itu, ia meminta petani untuk segera melakukan penebusan pupuk tersebut sesuai dengan budi daya yang diajukan.
"Jangan sampai realisasi penebusan tahun ini akan dijadikan dasar penentuan alokasi tahun yang akan datang," katanya.
Salah satu petani di Kalurahan Sumberadi Slamet mengatakan petani kesulitan membeli pupuk. Sehingga sebagian besar petani lebih memilih membiarkan sawah dan ladangnya tidak ditanami padi atau pun tanaman pangan lainnya.
Saat ini, tanam padi tidak dilakukan secara serentak. Penyuluhan juga hampir tidak ada.
"Kami berharap pembelian pupuk dikembalikan seperti dulu, sebelum ada pembatasan," harapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Korlantas Polri gelar Operasi Patuh 2026, fokus kurangi pelanggaran dan kecelakaan dengan ETLE hingga 60 persen.
KPK menduga Silmy Karim menerima Rp100 juta per pekan dari pengurusan izin tinggal WNA. Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga resmi dibuka. Menag Nasaruddin Umar menargetkan UIN Suka menjadi pusat sains dan peradaban Islam modern.
Menteri PKP Maruarar Sirait ungkap lonjakan KUR perumahan dan bedah rumah di Jogja. Permintaan meningkat drastis hingga 10 kali lipat.
Kejagung memastikan motor listrik dalam kasus korupsi MBG tidak disita. Penyidik hanya ambil sampel meski ada dugaan mark up.
KPK mengungkap kasus pemerasan izin tinggal WNA sejak 2022–2026. Wamen Silmy Karim dan sejumlah pejabat Imigrasi jadi tersangka.