Advertisement
Bawaslu Jogja: Politik Uang Tak Melulu Diberi Amplop!
Ilustrasi. - Harian Jogja/Nina Atmasari
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja menyebut masa kampanye menjadi salah satu tapahan Pilkada yang rawan dengan politik uang.
Berdasarkan pengalaman pada gelaran pemilihan presiden dan anggota legislatif beberapa waktu lalu, Wakil Koordinator SDM, Organisasi, Diklat, dan Data Informasi Bawaslu Kota Jogja Siti Nurhayati menuturkan ada beberapa kasus money politik yang ditemui.
Advertisement
"Sering kali, tim sukses pasangan calon memberikan sesuatu kepada masyarakat untuk mengarahkan suara masyarakat terhadap calon tertentu," kata Nurhayati saat dikonfirmasi, Jumat (13/9/2024).
Bentuk money politik yang ditemuinya ada berbagai bentuk. Tak selalu dalam bentuk uang, kasus money politik yang terjadi saat pemilu di Kota Jogja lalu kerap kali dilakukan dalam bentuk kegiatan bazar murah, tebus murah, hingga pembagian doorprize.
“Tidak semua memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan, sehingga beberapa kasus diberikan imbauan dan dihentikan kegiataannya, karena berpotensi mengandung dugaan money politik,” kata Nurhayati.
Nurhayati mengajak masyarakat untuk bijak dan ikut menggencarkan gerakan anti politik uang pada masa kampanye. Jangan sampai praktik money politik justru menciderai pelaksanaan demokrasi di Kota Jogja.
Menurutnya, sejauh ini sudah ada regulasi yang mengatur soal penindakan terhadap praktik money politic. Bahkan, aturan ini berbeda jika dibandingkan pada saat Pemilu 2024 lalu.
“Bahkan regulasi telah menyatakan dengan tegas bahwa, berbeda dengan tahapan Pemilu, pada tahapan Pilkada ini, baik yang memberi atau yang menerima akan sama-sama dikenai sanksi pidana,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dorong Pilkada Lebih Fair dan Bermartabat, PDIP Kulonprogo Bentuk Satgas OTT Politik Uang
Pemkot Berkomitmen Selesaikan Sampah dari Hulu sampai Hilir
Viral Aksi Mesum Parkiran Abu Bakar Ali Jogja, Satpol PP Dorong Adanya Kontrol Sosial
2 Sekolah di Kulonprogo Ini Berpotensi Terdampak Pembangunan Tol Solo-Jogja-YIA
Advertisement
Warga Keluhkan Pembakaran Sampah oleh Transporter, DLH Bantul Siap Bertindak
Pemkab Tegaskan Tak Ada Penyertaan Modal kepada Aneka Dharma untuk Proyek ITF Bawuran
Santer Kabar Ratusan Kader Membelot, Begini Penjelasan DPD PAN Sleman
Kapanewon Gamping Sleman Bentuk Satgas Pengelolaan Sampah
Empat Pelaku Penganiayaan di Jambusari Sleman Masih Diburu Polisi
Advertisement
Kritisi Anggaran Pemkot Jogja Terkait Penanganan Sampah, Dewan : Terlalu Njagakke Pusat
Kunjungi Harian Jogja, Mahasiswa Universitas PGRI Madiun Tanyakan Kiat Bertahan di Era Digital
Bawaslu DIY Petakan Potensi Kerawanan TPS Pilkada 2024, Listrik & Internet Kerap Jadi Kendala
Heboh Kabar Pembebasan Dirinya, Mary Jane Veloso Telepon Kedubes Filipina
Pemkab Siapkan Rp52,7 Miliar untuk Makan Bergizi Gratis, Defisit APBD Bantul Kian Dalam
Advertisement
Tabrak Pengendara setelah Terabas Lampu Merah, Pemotor Alami Luka Berat
Berita Pilihan
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Penegak Hukum Harus Kejar hingga Tuntas Pejabat yang Terlibat Judi Online
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Biro PIWP2 Setda DIY Terus Dorong Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan
- Hadapi PSBS Biak di Lanjutan Liga 1, Ricky Cawor: Atmosfer Positif sedang Lingkupi PSS
- Program Makan Bergizi Gratis Butuh Kolaborasi Lintas Sektoral
- Tak Cuma Ribuan Alat Timbang dan Ukur, Pemkab Gunungkidul Juga Tera Ulang SPBU
- Artjog 2025 Mulai Disosialisasikan, Ajak Seniman dan Penikmat Seni Ikut Ramaikan Lebaran Seni
Advertisement
Advertisement
