Bawaslu Jogja: Politik Uang Tak Melulu Diberi Amplop!

Harianjogja.com, JOGJA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja menyebut masa kampanye menjadi salah satu tapahan Pilkada yang rawan dengan politik uang.

Berdasarkan pengalaman pada gelaran pemilihan presiden dan anggota legislatif beberapa waktu lalu, Wakil Koordinator SDM, Organisasi, Diklat, dan Data Informasi Bawaslu Kota Jogja Siti Nurhayati menuturkan ada beberapa kasus money politik yang ditemui.

"Sering kali, tim sukses pasangan calon memberikan sesuatu kepada masyarakat untuk mengarahkan suara masyarakat terhadap calon tertentu," kata Nurhayati saat dikonfirmasi, Jumat (13/9/2024).

BACA JUGA: Pengawasan Pilkada dengan Calon Tunggal, Bawaslu: Tak Berbeda dengan Daerah yang Lebih dari Satu Paslon

Bentuk money politik yang ditemuinya ada berbagai bentuk. Tak selalu dalam bentuk uang, kasus money politik yang terjadi saat pemilu di Kota Jogja lalu kerap kali dilakukan dalam bentuk kegiatan bazar murah, tebus murah, hingga pembagian doorprize.

“Tidak semua memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan, sehingga beberapa kasus diberikan imbauan dan dihentikan kegiataannya, karena berpotensi mengandung dugaan money politik,” kata Nurhayati.

Nurhayati mengajak masyarakat untuk bijak dan ikut menggencarkan gerakan anti politik uang pada masa kampanye. Jangan sampai praktik money politik justru menciderai pelaksanaan demokrasi di Kota Jogja.

Menurutnya, sejauh ini sudah ada regulasi yang mengatur soal penindakan terhadap praktik money politic. Bahkan, aturan ini berbeda jika dibandingkan pada saat Pemilu 2024 lalu.

“Bahkan regulasi telah menyatakan dengan tegas bahwa, berbeda dengan tahapan Pemilu, pada tahapan Pilkada ini, baik yang memberi atau yang menerima akan sama-sama dikenai sanksi pidana,” tegasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.