Advertisement
Pengurus Kapsipi Periode 2024-2027 Dikukuhkan, Ini Tantangan ke Depan

Advertisement
BANTUL--Pengurus Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan (Kapsipi) periode 2024-2027 resmi dikukuhkan pada Kamis (17/10/2024) di Ruang Sidang Utama AR A Lantai 5 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Adapun, pengukuhan pengurus dan gugus tugas Kaspipi dilakukan langsung oleh Prof. Dr. Dyah Mutiarin, S.IP., M.Si. Guru besar bidang ilmu pemerintahan UMY yang sekaligus menjadi ketua Kapsipi periode 2024-2027.
Advertisement
Arin-panggilan akrab dari Prof. Dr. Dyah Mutiarin, S.IP., M.Si sebelumnya terpilih dalam kongres IV Kapsipi dan ADIPSI (Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia) di Samarinda pada 31 agustus-1 september 2024. Arin, menggantikan Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc, Guru Besar dari UMY yang telah memimpin Kapsipi sejak 2022-2024.
"Kami sadar ke depan akan banyak tantangan yang akan kami hadapi. Diantaranya meningkatkan mutu program studi dengan menggunakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME)," katanya.
Selain itu, lanjut dia, ada tantangan lain yang dihadapi oleh Kapsipi ke depan yakni pembenahan terkait dengan kurikulum out comebase (OBE). Di mana, kurikulum itu bisa mencapai capaian pembelajaran lulusan. Sehingga lulusan memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan oleh program studi.
"Sehingga jika sampai kompetensinya ini tidak diserap oleh pasar tenaga kerja ada sesuatu yang salah, kami harus memperbaiki dari sisi employability itu,” ungkap Arin.
Menurut Arin saat ini tantangan terberat bagi Kapsipi adalah peningkatan mutu dari program studi. Karena se-Indonesia ada 116 program studi, dan baru 10 persennya saja yang memiliki akreditasi unggul. "Sehingga kami berharap seluruh perguruan tinggi, dan program studi ini mampu meningkatkan akreditasinya. Di mana secara nasional bisa meningkat akreditasinya menjadi unggul," jelas Arin.
Disinggung mengenai kendala yang dihadapi untuk mencapai semua program studi bisa memiliki akreditasi unggul, Arin menyatakan ada beberapa hal. Salah satunya adalah kontribusi dari masing-masing pengurus yang kurang merata.
"Kendala lain, adalah selama ini kita belum meningkatkan kerja sama dengan pihak luar untuk ilmu pemerintahan. Baik pemerintah pusat dan daerah, serta dunia usaha, industri dan akademisi. Ini yang jadi kendala lainnya," ungkap Arin.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Arin mengaku telah menyiapkan sejumlah percepatan. Salah satunya adalah dengan membuat gugus tugas. Di mana ada 15 gugus tugas di bawah Kapsipi yang berisi seluruh dosen dan pengelola program studi se-Indonesia. "Kami juga masukkan aksesor. Kami juga berupaya membentuk pendampingan teknis untuk membentuk lembaga profesi dibawah Kapsipi. Dan ini ada kaitannya dengan kurikulum dan kompetensi," papar Arin.
Selain itu, Arin mengaku akan meningkatkan kerja sama untuk pemeringkatan nasional maupun internasional, dengan QS (Quacquarelli Symonds)-200. Sebab, target dari Kapsipi adalah QS 1-200 sudah lama menjadi target untuk bekerja sama dalam tiga tahun ke depan.
"Kapsipi juga akan bekerja sama dengan Adipsi. Kita akan koordinasi dengan program kerja dan sumber daya anggaran dan SDM," ucap Arin. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

BPS Sebut Harga Beras Terus Naik di Beberapa Kabupaten/Kota pada Minggu Kedua Juni 2025
Advertisement

Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bakal Dihilangkan, Begini Alasan Bupati Gunungkidul
- Okupansi Hotel Tak Optimal, PHRI DIY Sebut Kost Harian Harga Murah Jadi Biangnya
- Rp8,3 Miliar Anggaran Rehabilitasi RTLH di Sleman Disalurkan Pertengahan Juli 2025
- Libatkan Seluruh Perangkat Daerah, Pemkot Jogja Targetkan Stunting di Bawah 10 Persen
- Ini Langkah Desa Wisata di Kulonprogo Mengatasi Dampak Larangan Study Tour dari Jawa Barat
Advertisement
Advertisement