Jagongan, Cara Lurah Gari Gunungkidul Sosialisasi Antikorupsi

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Hari masih pagi. Pukul 09.15 persisnya. Dari perempatan Pasar Karangtengah ke barat masuk Jalan Alternatif Karangmojo sekitar 950 meter, tampak beberapa perempuan masuk ke Balai Kalurahan Gari. Mereka memenuhi pendopo dengan mengenakan baju merah muda.

Beberapa saat kemudian Mars PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) mulai bergaung. PKK bermula dari Seminar Home Economic di Bogor pada 1957, yang menghasilkan rumusan sepuluh Segi Kehidupan Keluarga.

Sepuluh Segi Kehidupan Keluarga itu kemudian menjadi sepuluh program pokok PKK sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 36/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 99/2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Satu dari sepuluh program pokok tersebut adalah Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Program ini dapat dilaksanakan salah satunya dengan cara pembinaan keluarga sadar hukum.

Spektrum sadar hukum tentunya begitu luas. Dalam ranah keluarga, orang tua dapat mengajarkan kepada anak untuk bersikap jujur dan adil. Sikap ini menjadi wujud edukasi anti korupsi paling sederhana yang dapat anak lakukan.

Lurah Gari, Widodo menyambut Harianjogja.com di kantornya, Jumat, (25/10/2024). Di tengah riuh rendah aktivitas ibu-ibu PKK, Widodo menceritakan bagaimana tindakan kecil ketidakjujuran dapat berubah menjadi perilaku korup.

“Contohnya itu bisa seseorang memberi rokok biar pelayanan bisa menjadi lebih cepat. Itu kan gratifikasi,” kata Widodo.

Pria yang menjadi lurah sejak 2015 ini menyampaikan dia selalu mengupayakan agar Pemerintahan Gari berjalan setransparan dan akuntabel mungkin. Guna mengupayakan tindakan itu, dia rutin berkeliling ke sembilan padukuhan sejak 2016 hanya untuk memaparkan laporan pertanggungjawaban APBKal dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa pada tahun berjalan.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terletak pada penyelenggaraan pemerintahan. Sebab itu, dia juga menggunakan sarana lain yang lebih dekat dengan kehidupan warga guna membuka proses penyelenggaraan pemerintahan.

Widodo bahkan rutin jagongan di padukuhan-padukuhan untuk menggali aspirasi atau saran terhadap penggunaan APBKal. Adapun lewat sarana kesenian, Pemkal Gari juga menggelar pentas Wayang Cakruk Pojok Desa.

Melalui pentas itu, Widodo meminta pelaku seni untuk menyelipkan informasi mengenai pembangunan desa dan sosialisasi antikorupsi ke penonton. Kata Cakruk pun dipilih untuk menghadirkan kesan yang lebih arif dan dekat dengan kehidupan masyarakat perdesaan.

BACA JUGA: Gua di JJLS Planjan Gunungkidul Tidak Mengarah ke Lokasi Pembentukan Badan Jalan

Terang Widodo, perilaku-perilaku kecil yang menjadi biang tindak korupsi perlu diubah. Dia mengaku bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) begitu dekat dengan seorang pejabat.

Dia memberi contoh seperti tindakan untuk mempercepat pelayanan di Kantor Kalurahan dengan imbalan-imbalan tertentu sebagai wujud nyata gratifikasi dari sisi administrasi. Lalu, ada juga tindakan untuk mengutamakan famili sendiri sebagai wujud nyata nepotisme.

“Contoh lain ya seumpama saya menunjuk tim pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur fisik desa dan anggota tim ternyata memiliki saudara yang punya toko bangunan dan dia memenangkan saudara ini dalam proses tender atau semacamnya. Ada conlict of interest di situ. Perlu dihindari perilaku begini,” katanya.

Pemerintah Kalurahan Gari, dalam merekrut pamong kalurahan, telah menggunakan tes berbasis komputer. Pertanyaan dalam tes yang diberikan juga dalam bentuk pilihan ganda. Selesai mengerjakan, peserta tes akan langsung mendapat atau mengetahui skor mereka. Dengan begitu, tidak ada manipulasi dan tindak kecurangan dalam seleksi dapat dihindari.

Tim yang menguji peserta pun juga harus menandatangani pakta integritas bahwa mereka tidak akan mencurangi seleksi pamong kalurahan. Apabila mereka melanggar pakta tersebut, mereka akan bertanggung jawab sebagaimana aturan yang ada.

Widodo merasa apabila penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berjalan sesuai aturan yang ada, dia merasa tenang meski ada juga beberapa orang yang memusuhi akibat sikapnya untuk setia pada kebenaran. Tidak ada rasa khawatir apapun.

Atas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Gari, beberapa waktu lalu Pemkab Gunungkidul mengajukan Gari bersama Kalurahan Pacarejo, Semanu dan Pulutan, Wonosari untuk mengikuti seleksi penilaian Percontohan Desa Anti Korupsi.

Inspektur Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Gunungkidul, Saptoyo mengatakan Pemkab Gunungkidul mengajukan tiga kalurahan dalam penilaian Desa Anti Korupsi, yaitu Kalurahan Gari, Pacarejo, dan Pulutan.

Dia menjelaskan tahapan penilaian Desa Anti Korupsi (DAK) diawali dengan observasi, bimbingan teknis, penilaian, dan awarding.

BACA JUGA: KISAH INSPIRATIF: Stirofoam Bekas Ubah Nasib Badari

Dari tiga kalurahan yang mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Gari mendapatkan nilai terbaik dalam tahap observasi dengan nilai 9,00, lalu Kalurahan Pacarejo dan Pulutan masing-masing mendapat nilai 89,00.

Tahapan setelah observasi tersebut adalah penilaian oleh Tim Provinsi DIY dan Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2024. Pada tahap penilaian ini, Kalurahan Gari mendapat nilai 97,5 dari 100.

Saat ini, Pemkab masih menunggu surat dari Gubernur DIY ihwal hasil penilaian ketiga kalurahan yang mewakili tiga kabupaten di Provinsi DIY. Ada kemungkinan ketiga kalurahan tersebut diusulkan ke KPK apabila layak untuk mengikuti verifikasi akhir, sebelum ditetapkan sebagai Percontohan Desa Anti Korupsi.

“Kalau memenuhi semua ya ketiga kalurahan diusulkan. Tapi kalau yang hanya memenuhi hanya satu ya satu itu yang akan maju verifikasi akhir,” lanjutnya.

Kata Saptoyo, Gunungkidul belum memiliki Percontohan Desa Anti Korupsi. Penilaian juga baru dilakukan pertama kali ini di Bumi Handayani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News