Dana Desa 2025 di Sleman Naik Rp4 Miliar

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Sleman menyampaikan pagu Dana Desa (DD) 2025 sebesar Rp127,35 miliar. Pagu ini naik sekitar Rp4 miliar dibandingkan 2024.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Sleman, Samsul Bakri mengatakan pagu DD 2024 sekitar Rp123,08. Dengan begitu ada kenaikan sekitar Rp4 miliar untuk DD 2025.

Samsul menjelaskan kenaikan pagu tersebut mendasarkan pada indikator jumlah penduduk yang memiliki bobot penghitungan lebih tinggi dibandingkan 2024. Ihwal rencana penggunaan DD 2025 di setiap kalurahan, dia belum dapat menyampaikannya.

BACA JUGA : Alokasi Dana Desa di Gunungkidul dari APBN 2025 Mencapai Rp168 Miliar, Pemkab: Masih Bisa Bertambah

“Data penggunaan DD 2025 sekarang masih proses input Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara ,” kata Samsul dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Apabila melihat penggunaan DD 2024, kata Samsul sebanyak 10,9% dari pagi digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan 21,7% digunakan untuk Ketahanan Pangan. Selain itu, sebanyak 14,4% dari pagi digunakan untuk penanganan stunting dan sisanya 53,1% digunakan untuk prioritas lain sesuai kewenangan Desa/Kalurahan.

Samsul menerangkan penyaluran DD Tahap I perlu melewati tahap konsolidasi data syarat salur mulai 30 Januari 2025. Dengan begitu, target cair DD pada pekan ke dua Februari 2025 dapat dilakukan. Adapun akses DD Tahap II 2025  juga perlu melewati tahap konsolidasi data syarat salur mulai Juni 2025.

Dari sekitar Rp127,35 miliar DD 2025, DD terbagi menjadi tiga alokasi. Alokasi Dasar sebesar Rp66,28 miliar; lalu Alokasi Formula Rp57,45 miliar; dan Alokasi Kinerja untuk 14 kalurahan Rp3,61 miliar. “Kalau mekanisme mengakses DD sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan 108/2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran DD Tahun Anggaran 2025,” katanya.

Lurah Gayamharjo, Parwoko mengatakan porsi DD untuk pembangunan infrastruktur lebih sedikit daripada porsi untuk pemberdayaan. “Infrastruktur fisik dapat sedikit saja. Lebih banyak ke kesehatan. Kalau melihat aturan yang pasti ketahanan pangan dapat 20 persen, BLT maksimal 15 persen kalau tidak keliru,” kata Parwoko.

Pemberdayaan di Kalurahan Gayamharjo mencakup kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Olahraga. Pemerintah Kalurahan memaksimalkan DD dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia.

BACA JUGA : Paguyuban Lurah dan Pamong Gelar Musyawarah, Pejabat Bupati Minta Dana Desa Dimaksimalkan

Parwoko menegaskan pemberdayaan warga sangat penting, meski manfaatnya tidak tampak secara langsung. Paling tidak, kata dia kehidupan keluarga atau warga dapat stabil. “Seperti stunting juga kan masuk dalam pengananan. Ini masuk ke porsi kesehatan. Ada penanganan dari DD,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News