Danais Dipotong, Sultan Tegaskan Tak Akan Lobi Pusat

Harianjogja.com, JOGJA—Dana Keistimewaan (danais) DIY dikabarkan akan dipotong cukup signifikan pada 2026, diperkirakan sampai jadi Rp500 miliar saja. Menyikapi hal ini, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menegaskan dirinya tidak akan melobi pemerintah pusat.

Sri Sultan mengatakan tidak dilakukannya negosiasi itu karena memiliki beban politik dan sejarah terkait kemunculan danais tersebut. “Saya tidak mau dalam pengertian politik danais itu sebagai bentuk dipersamakan dengan waktu swargi kesembilan [Sri Sultan HB IX] membantu membiayai republik,” ujarnya, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, Sri Sultan HB IX memberi bantuan tersebut Ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, sehingga dirinya tidak bisa mengharapkan bantuan lebih dari danais. “Jadi dikurangi ya sudah. Kondisinya memang begtiu. Saya yakin kalau kondisi ekonomi membaik pasti akan ditambah,” katanya.

Meski demikian, ia tidak menghalangi jika ada pihak lain yang hendak melakukan komunikasi dengan pusat terkait danais. “Kalau DPR atau DPRD melakukan silakan. Kalau saya punya beban untuk menyampaikan negosiasi untuk ditambah [besaran danais],” ungkapnya.

Di luar danais, anggaran dari APBN maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum stabil. “Pendapatan daerah juga turun. Untuk kembali seperti sebelum Covid belum bisa. Ekonomi tumbuh tapi hanya di golongan menengah yang pegawai,” katanya.

Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) DIY, Ni Made Dwi Panti, menuturkan pemotongan ini sangat berpengaruh bagi program pembangunan DIY karena selama ini memiliki kontribusi yang besar.

BACA JUGA: Danais Dipotong, Semua Kegiatan Terdampak

“Sanget berpengaruh karena itu penyeimbang. Dais sangat membantu kita khususnya dalam mandatory spending seperti infrastruktur, pendidikan dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa ada peninjauan kembali atau perubahan,” kata dia.

Ia tidak merinci apa saja program pembangunan yang terdampak jika danais terpotong jadi Rp500 miliar. Namun DIY masih memiliki banyak PR yang mesti dikerjakan. “Kita kan masih punya PR yang cukup besar. Ada empat persoalan pokok, terkait kemiskinan, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan, persoalan lingkungan, seperti sampah dan bencana,” ujarnya.

Maka kedepan Pemda DIY perlu lebih memilah lagi mana program yang sangat perlu diprioritaskan untuk tetap berjalan. “Apapun yang kita anggarkan itu kan prioritas, tapi ada yang lebih super prioritas, itu yang lebih kita pilah lagi, perlu dilihat dari sisi kenerjanya, ukurannya,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.