Advertisement
Dukung Program 3 Juta Rumah, DIY Rehab 438 RTLH pada 2026
Rumah tak layak huni - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menargetkan penanganan 438 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2026. Langkah ini merupakan bentuk komitmen daerah dalam mendukung program nasional "3 Juta Rumah" yang digagas pemerintah pusat.
Jumlah tersebut merupakan sasaran sesuai kewenangan provinsi yang akan dilaksanakan di lima kabupaten/kota se-DIY. Penanganan ini didukung penuh oleh pendanaan dari APBD serta Dana Keistimewaan (Danais). Angka penanganan tahun ini tercatat meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Advertisement
“Dalam rangka mendukung program 3 juta rumah dari pemerintah pusat, Pemda DIY pada 2026 akan melaksanakan penanganan RTLH sesuai kewenangan provinsi di kabupaten dan kota,” kata Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPESDM DIY, Kwaryantini Ampeyanti Putri (Ian), Rabu (14/1/2026).
Ian menjelaskan bahwa dari total 438 unit RTLH tersebut, pembiayaannya terbagi dalam beberapa skema. Sebanyak 97 unit bersumber dari APBD, 335 unit melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan, serta enam unit merupakan RTLH integrasi Dana Keistimewaan.
BACA JUGA
Untuk menyukseskan program ini, Pemda DIY telah menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar. “Anggaran yang disiapkan sekitar Rp24 miliar dan Rp64 miliar, yang terdiri dari kombinasi APBD murni dan Dana Keistimewaan,” jelas Ian.
Penanganan RTLH kewenangan provinsi ini tersebar merata di seluruh wilayah DIY dengan rincian sebagai berikut:
- Kabupaten Gunungkidul: 150 unit
- Kabupaten Bantul: 110 unit
- Kabupaten Sleman: 108 unit
- Kabupaten Kulon Progo: 68 unit
- Kota Jogja: 2 unit
Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya total RTLH yang berhasil direalisasikan adalah sebanyak 290 unit, termasuk tiga unit yang bersumber dari bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
Pihaknya berharap peningkatan volume penanganan pada 2026 ini dapat berkontribusi langsung terhadap pengurangan angka kekurangan kebutuhan rumah (backlog) di Yogyakarta. Selain itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Ada Ancaman Keamanan, Kunker Wapres Gibran ke Yahukimo Ditunda
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement




