Anggaran BBM Pemadam Jogja Naik Rp75 Juta Layanan Disesuaikan
Damkarmat Kota Jogja ajukan tambahan Rp75 juta BBM, layanan darurat tetap prioritas, non-darurat lebih selektif.
Foto ilustrasi dapur MBG yang dikelola SPPG, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JOGJA—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Jogja dinilai belum tepat sasaran karena masih banyak menyasar guru dan tenaga kependidikan. Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, meminta agar program ini difokuskan pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak kurang gizi.
Data Pemkot Jogja menunjukkan penerima manfaat MBG didominasi guru dan tenaga kependidikan sebanyak 3.987 orang, sementara kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita jumlahnya masih jauh lebih kecil.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mengurangi efektivitas program dalam menangani persoalan gizi di masyarakat. Padahal, kelompok seperti ibu hamil dan anak usia dini dinilai paling membutuhkan intervensi untuk mencegah masalah kesehatan jangka panjang.
Hasto menegaskan bahwa intervensi gizi seharusnya difokuskan pada masa awal kehidupan, terutama dalam periode Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pada fase ini, pemenuhan nutrisi menjadi penentu utama tumbuh kembang anak.
“Kalau itu benar difokuskan untuk anak kurang gizi, kami menyambut dengan sangat gembira,” katanya, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, pendekatan dalam program MBG harus selaras dengan proses biologis manusia, yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Dengan begitu, dampak program bisa dirasakan secara maksimal dalam jangka panjang.
“Pendekatan harus masuk akal antara proses biologis dan perlakuan. Proses biologis itu dimulai dari nol hari hingga 1.000 hari kehidupan,” katanya.
Ia pun menyarankan agar sasaran utama MBG diarahkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi di bawah dua tahun (baduta). Kelompok ini dinilai paling rentan terhadap masalah gizi dan membutuhkan perhatian lebih dibandingkan kelompok lain.
Berdasarkan data yang ada, jumlah penerima manfaat dari kelompok rentan masih relatif kecil. Ibu hamil tercatat hanya 67 orang, ibu menyusui 760 orang, dan balita sebanyak 695 orang. Padahal, di Kota Jogja terdapat sekitar 10.000 balita, dengan sekitar 4.000 di antaranya merupakan baduta.
“Harapan kami, kalau alokasinya digeser ke ibu hamil dan ibu menyusui, itu akan sangat baik,” imbuhnya.
Untuk mendukung perubahan tersebut, Pemkot Jogja telah menyiapkan sumber daya manusia di lapangan. Terdapat 390 Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta 169 bidan dan tenaga kesehatan yang siap mendukung pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran.
Selain penyesuaian sasaran, Hasto juga mendorong inovasi dalam penyediaan menu MBG. Ia menilai pemberian asupan gizi tidak harus selalu berupa makanan segar, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemudahan distribusi di lapangan.
“Susu tinggi gizi untuk ibu hamil bisa menjadi pilihan yang praktis dan efektif, tanpa terkendala logistik makanan basah,” katanya.
Menurutnya, jika program MBG difokuskan sebagai makanan tambahan bagi ibu hamil, baduta, hingga ibu menyusui, maka upaya penanganan anak kurang gizi dapat berjalan lebih efektif. Dalam jangka panjang, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Damkarmat Kota Jogja ajukan tambahan Rp75 juta BBM, layanan darurat tetap prioritas, non-darurat lebih selektif.
DPMKP2KB memastikan seluruh kalurahan di Gunungkidul telah mengurus pencairan dana desa termin kedua 2026. Diperkirakan anggaran ini sudah ditransfer pada Kamis
JBBA 2026 menyoroti peran dunia usaha dalam membangun SDM adaptif di era AI dan transformasi digital di Jogja.
Lurah Garongan Kulonprogo diberhentikan sementara usai jadi tersangka pungli, Plh ditunjuk agar pelayanan tetap berjalan.
Polda Jabar memburu pelaku penyekapan wanita di Bandung selama 3 tahun yang menyebabkan korban luka berat dan kebutaan.
KPK membuka peluang pengembangan kasus Bea Cukai ke BPOM dan Kemendag jika ditemukan bukti aliran suap.