Strategi Baru Sleman, Bantuan Tunai Mulai Dikurangi

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman mulai mengubah strategi penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi bantuan langsung dan beralih ke program pemberdayaan masyarakat. Langkah ini diharapkan memberi dampak jangka panjang bagi kesejahteraan warga.

Kebijakan tersebut mengemuka dalam orientasi Tim Penanggulangan Kemiskinan tingkat kalurahan dan padukuhan di Kalurahan Wedomartani, di Ngemplak, Rabu (15/4/2026), yang menjadi ajang evaluasi program di lapangan.

Perubahan pendekatan ini menjadi sinyal bahwa penanganan kemiskinan di Sleman tidak lagi hanya mengandalkan bantuan jangka pendek. Pemerintah daerah kini mendorong model yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyebut orientasi ini sebagai momentum untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang sudah berjalan, terutama dalam menjawab persoalan kemiskinan di tingkat kalurahan dan padukuhan.

Menurutnya, tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan tidak sebatas menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan adanya perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

“Sinergi ini penting agar kita bisa bersama-sama merespons perubahan dan memastikan program benar-benar berdampak,” ujarnya.

Evaluasi dilakukan melalui dialog langsung antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman dengan tim di tingkat bawah. Cara ini dinilai penting untuk mengidentifikasi kendala riil di lapangan, mulai dari ketepatan sasaran hingga efektivitas program.

Danang menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat sebagai dasar kebijakan. Ia juga mendorong pelibatan masyarakat secara aktif agar mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga bagian dari solusi.

Di sisi lain, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, mengungkap adanya perbedaan data penurunan kemiskinan antara Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik.

Menurut data Dinsos, jumlah kepala keluarga miskin di Sleman pada 2024 turun sebesar 0,33 poin. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik mencatat penurunan sebesar 0,06 poin. Berdasarkan survei per Maret 2025, tingkat kemiskinan Sleman turun dari 7,46% menjadi 6,71%.

Ari menjelaskan, perbedaan tersebut muncul karena metode penghitungan yang digunakan. Data BPS bersifat makro, sedangkan Dinsos menggunakan pendekatan BNBA (by name by address) yang lebih rinci hingga tingkat individu dan keluarga.

Perbedaan ini justru memperkuat pentingnya integrasi data agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Tanpa data yang sinkron, program berisiko tidak efektif atau tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Ke depan, pada 2026 Pemkab Sleman akan menyesuaikan strategi dengan arahan Pemerintah Daerah DIY. Bantuan langsung, baik berupa uang maupun barang, secara bertahap akan dikurangi dan dialihkan ke program pemberdayaan.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara mandiri, bukan sekadar bergantung pada bantuan. Dengan pendekatan tersebut, kualitas hidup warga diharapkan meningkat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga kemandirian sosial.

Danang juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan agar program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan kerja sama yang kuat, upaya penanggulangan kemiskinan di Sleman diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih nyata di masa mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.