Serapan Anggaran Sleman 17,34 Persen, Pemkab Klaim Masih Aman

Harianjogja.com, SLEMAN—Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Sleman pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 17,34%, masih di bawah target 19,92%. Meski demikian, pemkab menilai capaian tersebut masih dalam batas wajar dan belum mengganggu jalannya program pembangunan.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Sleman, Dona Saputra Ginting, menyebut dari sisi fisik, capaian pembangunan justru sudah mendekati target. Hingga akhir Maret 2026, progres fisik mencapai sekitar 22,79%, hampir menyentuh target triwulanan sebesar 22,97%.

“Secara keseluruhan masih on the track, terutama dari sisi fisik. Kalau keuangan memang ada dinamika,” ujarnya saat ditemui, Selasa (14/4/2026).

Perbedaan antara realisasi keuangan dan fisik ini, menurut Dona, tidak bisa langsung diartikan sebagai lemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Pasalnya, setiap OPD memiliki karakteristik program dan jadwal pelaksanaan yang berbeda.

Salah satu faktor yang memengaruhi adalah penjadwalan proyek fisik yang kerap ditunda pada awal tahun karena faktor cuaca, terutama musim hujan yang berisiko menurunkan kualitas pekerjaan konstruksi.

Selain itu, perubahan anggaran juga berpengaruh terhadap persentase realisasi. Contohnya terjadi pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang mendapat tambahan hibah hingga Rp15 miliar. Kenaikan pagu anggaran ini membuat persentase realisasi terlihat menurun, meski secara nominal belanja tetap berjalan.

“Persentase bisa turun karena pembaginya berubah, bukan karena kinerjanya menurun,” jelasnya.

Faktor lapangan juga turut memengaruhi serapan anggaran. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak jadi dilaksanakan karena kondisi berubah, seperti pembongkaran bangunan yang dilakukan mandiri oleh pihak terkait. Situasi ini memang menurunkan angka realisasi, namun di sisi lain menghasilkan efisiensi anggaran.

Pemkab Sleman menegaskan, evaluasi kinerja OPD tidak hanya didasarkan pada angka serapan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor penyebabnya. Meski demikian, setiap triwulan capaian tersebut tetap menjadi bahan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sistem pemeringkatan.

OPD pun diminta melakukan penyesuaian strategi dan mitigasi agar target pada triwulan berikutnya dapat tercapai.

Namun, Bupati Sleman Harda Kiswaya memberikan peringatan tegas terkait capaian tersebut. Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kinerja, khususnya pada triwulan II.

“Kalau target triwulan II tidak tercapai, TPP bisa dipotong. Artinya kepala perangkat daerah tidak serius atau tidak mampu,” tegasnya.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat realisasi belanja, sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.