LBH Jogja Telusuri Keberadaan 26 Orang Usai Kericuhan di DPRD DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Sebanyak 26 orang belum diketahui keberadaannya setelah kericuhan di sekitar Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, pada Rabu (28/10/2026) malam. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja mencatat total 48 orang sempat hilang kontak hingga Kamis (29/10/2026), dengan rincian 14 orang telah pulang, delapan orang ditahan polisi, dan 26 orang lainnya belum diketahui keberadaannya.

Direktur LBH Jogja, Kharisma Wardhatul Khusniah, mengatakan data tersebut dihimpun berdasarkan pengaduan yang diterima lembaganya. Hingga Kamis, LBH Jogja belum memperoleh informasi resmi mengenai jumlah dan identitas orang yang ditahan maupun akses untuk memastikan kondisi mereka.

LBH Jogja juga belum mengklasifikasikan secara terperinci jumlah orang yang masih hilang kontak dan mereka yang ditahan. Sementara itu, empat hingga lima orang diperkirakan mengalami luka-luka, sedangkan sebagian lainnya belum diketahui keberadaannya.

Mereka diduga berada di Polda DIY atau rumah sakit. Namun, dugaan tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut dan belum dapat dipastikan oleh LBH Jogja.

LBH Jogja Koordinasi dengan Kampus dan Sekolah
Untuk menelusuri keberadaan orang-orang yang dilaporkan hilang kontak, LBH Jogja telah menghubungi sejumlah pihak melalui kampus dan sekolah berdasarkan nama yang telah dikantongi.

Beberapa siswa SMA dilaporkan telah dipulangkan, sedangkan sejumlah mahasiswa sudah mendapatkan penanganan dari kampus masing-masing. LBH Jogja berencana melanjutkan koordinasi dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di setiap kampus guna menindaklanjuti laporan tersebut.

LBH Jogja masih berupaya memastikan identitas, keberadaan, dan kondisi orang-orang yang masuk dalam pendataan. Informasi mengenai jumlah orang yang ditahan serta kondisi mereka juga masih menunggu kepastian.

Demonstrasi di Jogja Bawa Sejumlah Tuntutan
Kericuhan di sekitar Gedung DPRD DIY terjadi setelah demonstrasi yang melibatkan aliansi mahasiswa, suporter klub sepak bola, dan masyarakat sipil di DIY pada Rabu (28/10/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, pendidikan, kebijakan pemerintah, hingga penegakan hukum.

Tuntutan yang disampaikan meliputi penetapan kebakaran hutan sebagai bencana nasional serta jaminan pekerjaan layak dan kenaikan upah buruh berdasarkan standar hidup layak.

Massa juga menuntut penghentian kriminalisasi terhadap rakyat dan penghapusan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di bidang pendidikan, mereka meminta penyediaan pendidikan gratis, ilmiah, serta demokratis.

Dalam isu agraria dan lingkungan, demonstran menyerukan penghentian perampasan tanah dan eksploitasi alam. Mereka juga menuntut penghentian pemborosan anggaran untuk proyek yang dinilai populis dan korup.

Selain itu, massa menyuarakan perlindungan hak dan kesejahteraan pengemudi ojek online, penolakan pembangunan batalyon teritorial, serta perlawanan terhadap ormas reaksioner.

Tuntutan lainnya adalah pengusutan tuntas kasus korupsi Mandala Krida.

Hingga Kamis (29/10/2026), LBH Jogja masih menindaklanjuti pengaduan terkait orang-orang yang hilang kontak setelah kericuhan tersebut. Data yang dihimpun lembaga itu masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut, terutama mengenai keberadaan 26 orang yang belum diketahui kondisinya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.