Pemkab Gunungkidul Siapkan Rp163 Miliar untuk Gaji PPPK 2027
Pemkab Gunungkidul menyiapkan Rp163,35 miliar untuk gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada 2027.
Ilustrasi. /ANTARA FOTO-Aloysius Jarot Nugroho
Harianjogja.com, WONOSARI – Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Ali Ridlo memastikan pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah tetap jalan terus. Hal ini menanggapi adanya desakan dari Federasi Serikat Guru Indonesia yang meminta pemerintah untuk tidak menggelar pembelajaran tatap muka untuk SD, TK hingga PAUD.
“Tatap muka sudah dimulai sejak 13 September lalu dan sekarang terus berjalan,” kata Ali, Senin (27/9/2021).
BACA JUGA : Antisipasi Penularan Covid-19, PTM di Gunungkidul
Dia menjelaskan, ada beberapa alasan yang mendasari pertemuan di sekolah tetap dilaksanakan. Pertama, dari sisi akademis, pembelajaran dirumah tidak efektif karena hasil nilai asesmen yang diselenggarakan Pemerintah DIY mengalami penurunan. Terlebih lagi, pelaksanaan juga ada masalah karena tidak semua anak memiliki gawai yang memadai, sedangkan dari sisi sinyal terkadang juga ada yang bermasalah.
Adapun alasan lain, sambung Ali, tatap muka di sekolah juga sebagai upaya adaptasi melaksanakan pembelajaran di masa pandemi sehingga membutuhkan pelatihan agar siswa bisa lebih tangguh. “Selama ini siswa belum ada pelajaran, makanya dengan tatap muka siswa jadi belajar untuk beradaptasi pembelajaran di tengah pandemi,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip ini tidak menampik sudah ada penularan corona di lingkungan sekolah yang terjadi di SD Negeri Panggang 1. Meski demikian, upaya penanganan sudah dilakukan dan pihak sekolah sudh menghentikan pelaksanaana tatap muka untuk sementara waktu.
Menurut dia, kasus di SD Negeri Panggang 1 bisa menjadi pembelajaran agar sekolah lain tidak ikut terjadi penularan. Oleh karena itu, upaya evaluasi harian terus dilakukan berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah.
“Sudah ada antisipasinya. Kalau memang ada sekolah yang ada penularan, langkah pertama dilakukan tracing dari puskesmas. Adapun penutupan hanya di sekolah yang bersangkutan dan kalau sudah normal bisa memulai pembelajaran tatap muka lagi,” katanya.
Disinggung mengenai potensi kerumunan di sekolah, Ali tidak menampik bahwa potensi tersebut ada. Namun, ada langkah antisipasi dengan jalan pihak sekolah terus mengingatkan para siswa.
“Sebenarnya potensi kerumunan tidak hanya di sekolah, karena di rumah sama. Buktinya, saat pembelajaran daring ada anak-anak yang berkumpul dan bermain dengan teman-temannya di lingkungan rumah,” katanya.
BACA JUGA : Pembelajaran Tatap Muka di Gunungkidul Masih Menunggu
Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawati mengingatkan kepada sekolah agar protokol kesehatan benar-benar dijalankan. Langkah ini sebagai antisipasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus. “Protokol kesehatan menjadi kunci dan harus dilaksanakan dengan ketat,” katanya.
Menurut dia, perlu ada evaluasi secara berkala terkait dengan penyelenggaraaan tatap muka di sekolah. “Tidak masalah ada pelajaran di sekolah, tapi harus ada kesiapan untuk mengurangi potensi penularan. Selain itu, perlu ada seleksi sekolah yang diperbolehkan melaksaakan pembelajaran tatap muka,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menyiapkan Rp163,35 miliar untuk gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada 2027.
Kemenkeu meminta kementerian dan lembaga mempercepat belanja prioritas. Sisa anggaran negara 2026 mencapai Rp945,2 triliun.
Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi sebagai saksi kasus dugaan korupsi KSO PT Migas Bumi Kota Bekasi dan Pertamina EP.
Santri Ponpes Al Mahalli Imogiri membudidayakan sorgum yang tahan kekeringan dan mengolahnya menjadi nasi, bubur, wajik, hingga tempe.
Syukron Arif Muttaqin mendorong pengembangan wisata Merapi melalui inovasi destinasi, pelibatan UMKM, peningkatan fasilitas, dan mitigasi bencana.
BNPB menawarkan operasi modifikasi cuaca di Aceh, Sumatera Utara, dan wilayah Sumatra lainnya untuk mengurangi risiko banjir susulan.