DPRD Gunungkidul Siapkan Perda Reklame, Bidik Optimalisasi PAD
DPRD Gunungkidul membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mengoptimalkan PAD, menata reklame, dan memperkuat kepastian hukum.
Anggota TNI sedang berjaga-jaga di kawasan TBG, Selasa (22/8/2022)./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, Gunungkidul — Gedung Taman Budaya Gunungkidul (TBG) telah diserahkan ke Pemkab Gunungkidul sejak akhir 2021 lalu.
Meski demikian, masih ada permasalahan terkait dengan pembayaran kayu untuk pembangunan joglo belum tuntas hingga sekarang dengan total nilai mencapai Rp1,4 miliar.
Pada Senin (22/8/2022) siang, sekolompok orang yang mengaku dari kuasa hukum penyedia kayu jati mendatangi TBG. Personel dari kepolisian dan TNI diterjunkan untuk pengamanan dari hal-hal yang tak diinginkan. Setibanya di TBG, rombongan penagih ini diajak mediasi di Polres Gunungkidul.
BACA JUGA: Kasus PMK di Gunungkidul Sudah Terkendali
Kuasa hukum penyedia kayu jati untuk pembangunan joglo TBG, Donald Mamusung mengatakan sudah dua tahun kliennya belum menerima pembayaran kayu jati untuk joglo TBG. Adapun total pembangunan tersebut menghabiskan kayu seharga Rp1,4 miliar.
“Klien saya Ari Triwibowo, pemilik usaya kayu Arian Jati di Klaten. Kami kesini mencari kepastian pembayaran tersebut,” kata Donald kepada wartawan, Senin (22/8/2022).
Dia menjelaskan, kliennya mendapatkan pesanan kayu dari PT Relsa di Sleman. Perusahaan ini mendapatkan kepercayaan dari PT WIKI untuk pengadaan kayu joglo di TBG.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mengoptimalkan PAD, menata reklame, dan memperkuat kepastian hukum.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.
DPRD Kulonprogo meminta Pemkab menyiapkan solusi permanen kekeringan, termasuk pemetaan wilayah dan pembangunan sumber air alternatif.
BPKAD Kota Jogja mengembangkan SIAP, sistem pengingat digital untuk mendorong penarikan APBD tepat waktu dan mencegah penumpukan.