Tarif Pajak Air Tanah Jogja Turun, Ini Besaran Tarif Barunya
Pemkot Jogja menurunkan tarif Pajak Air Tanah menjadi 10% untuk PDAM dan 12,5% bagi badan usaha lain. Kebijakan berlaku sejak Oktober 2026.
Warga menggelar aksi di Tugu Terong, Minggu (12/3/2023)./Harian Jogja-Andreas Yuda Pramono
Harianjogja.com, BANTUL — Aliansi Dlingo Bersatu menggelar aksi demonstrasi di sepanjang Jalan Patuk-Dlingo, Minggu (12/3/2023). Demonstrasi yang diikuti sekitar 1.200 orang tersebut dilakukan lantaran permohonan perbaikan jalan Patuk-Dlingo tidak kunjung ditindaklanjuti pemerintah terkait.
Lurah Terong, Sugiyono mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan tersebut didasari oleh kerusakan jalan dan penutupan Jalan Patuk. “Selain karena jalan rusak, aksi demonstrasi hari ini didasari oleh penutupan Jalan Patuk yang cukup sering. Karena itu warga Dlingo harus melalui jalan yang lebih jauh untuk menuju ke rumah,” kata Sugiyono ditemui di Tugu Terong, Minggu.
Sugiyono menambahkan bahwa kerusakan jalan tersebut telah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Kendati demikian, perbaikan jalan tidak segera dilakukan, padahal Pemerintah Kalurahan Terong telah mengirim surat kepada DPUP-ESDM DIY untuk melakukan perbaikan.
“Jalan yang ada di wilayah Terong dari Patuk sendiri itu sepanjang enam kilometer. Nah, padahal di Terong kan ada destinasi wisata Pinus Pengger, Gunung Mungker, Watu Loncat, Cima Hill View. Lalu, sebelum ada inisiatif aksi seperti ini itu saya sudah melayangkan surat ke DPUP-ESDM DIY. Ada tiga kali lah saya mengirim surat. Terakhir saya mengirim surat itu Maret 2022,” katanya.
BACA JUGA: Jalur Patuk-Dlingo Putus
Selain itu, kata Sugiyono beberapa kali terjadi kecelakaan akibat jalan rusak seperti yang terjadi di Mungker. Selain jalan Patuk-Dlingo yang merupakan jalan provinsi, jalan lain mulai dari Tugu Terong ke Selatan hingga Becici juga rusak dan menjadi kewenangan kabupaten.
“Jalur Cinomati itu masuk kewenangan kabupaten. Rusak juga jalannya itu. Harapan masyarakat itu semoga ada perhatian utamanya kita akan menghadapi lebaran. Jangan sampai ada kecelakaan, karena jalan rusak,” ucapnya.
Gugiyono menjelaskan bahwa selain faktor keselamatan, jalan rusak tersebut akan berdampak pada kenyamanan wisatawan. Apabila tidak segera diperbaiki, kenyamanan wisatawan akan berkurang yang menyebabkan penurunan kunjungan.
Ketua Aliansi Dlingo Bersatu, Agus Purnawiratma berharap agar wilayah Dlingo tidak dipandang sebelah mata dalam pembangunan infrastruktur jalan. “Dlingo kan sudah jadi destinasi wisata. Bahkan, kaitannya dengan pajak, beberapa kalurahan di Dlingo itu ada yang mendapatkan apresiasi pajak terbaik. Berarti kan kami ini taat pajak, karena itu kami mohon untuk perbaikan jalan. Jalan Patuk-Dlingo kan juga jalan pariwisata, sehingga dilewati bus-bus besar meskipun sebenarnya bukan peruntukkannya juga,” kata Agus Tugu Terong pada Minggu (12/3/2023).
Perbaikan yang diharapkan Aliansi Dlingo Bersatu adalah perbaikan jalan dengan kualitas yang baik, sehingga jalan tersebut tidak akan mudah tergerus oleh bus-bus pariwisata yang notabene berukuran besar.
Agus menambahkan bahwa apabila aspirasi mereka tidak digubri, maka tidak menutup kemungkinan terjadi penurunan ketaatan pajak. Selain itu, Aliansi Dlingo Bersatu juga mewacanakan akan menutup jalan menuju destinasi wisata mengingat faktor keselamatan yang harus diutamakan.
“Ada perbedaan kewenangan dalam perbaikan jalan. Dari Patuk sampai Tugu Terong lalu ke arah Timur itu kewenangan provinsi. Kemudian dari Tugu Terong sampai Mangunan jadi kewenangan kabupaten. Nah, kalau jalur Cinomati itu kami tidak tahu. Karena itu kami bingung harus menindaklanjuti seperti apa, padahal di situ sering terjadi laka yang menyebabkan korban meninggal,” katanya.
Warga Muntuk, Irwan mengatakan bahwa di Gunung Mungker pernah terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan rusak. “Jalan dari Terong sampai Patuk kan banyak lubang yang dalam. Banyak wisatawan yang jatuh di situ. Bahkan, bis sering kepater di lubang itu. Korban meninggal juga pernah, persisnya karena mencoba menghindari lubang di sekitar destinasi wisata Gunung Mungker,” kata Irwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Jogja menurunkan tarif Pajak Air Tanah menjadi 10% untuk PDAM dan 12,5% bagi badan usaha lain. Kebijakan berlaku sejak Oktober 2026.
Pemerintah menanggung 100% PPN tiket pesawat ekonomi domestik untuk Nataru 2026/2027. Simak periode berlaku dan simulasi diskonnya.
Macron menilai keadaan darurat belum diperlukan di tengah protes besar Prancis. Lebih dari 2.500 orang ditangkap dan jam malam diberlakukan.
BMKG memperingatkan gelombang 2,5–4 meter di perairan selatan DIY pada 23–26 Oktober 2026. Sejumlah wilayah Jateng juga waspada kekeringan.
TNI akan menindaklanjuti informasi KPK soal dugaan dua prajurit aktif terlibat korupsi dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu secara resmi menyerahkan uang hasil sita lelang perkara korupsi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (KRI) kepada LPS