Syawalan bersama Bupati Sleman, Lurah dan Pamong Justru Singgung soal Tunjangan

Harianjogja.com, SLEMAN—Paguyuban lurah dan pamong se-Kabupaten Sleman, Suryo Ndadari menggelar kegiatan Syawalan dengan tajuk Menuju Kalurahan Berbudaya dan Profesional.

Selain melakukan halalbihalal, Suryo Ndadari juga menyampaikan sejumlah usulan kepada Bupati Sleman. Salah satunya terkait dengan tunjangan bagi para pamong dan lurah pascapurna tugas.

Seluruh anggota Paguyuban Suryo Ndadari sebanyak 1900 pamong dan 427 staf diundang dalam kegiatan syawalan yang digelar di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman, Rabu (3/5/2023).

Syawalan ini dihadiri Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa serta pejabat pemerintahan lainnya.

BACA JUGA: Mau Adakan Syawalan Budget Rp70.000-an? Cocoknya di Favehotel Kusumanegara

Ketua Paguyuban Suryo Ndadari, Irawan mewakili pamong dan lurah membacakan ikrar syawalan yang dibalas oleh Pemkab Sleman yang diwakili Bupati. Selain itu Irawan juga menyampaikan aspirasi atau usulan dari para pamong lurah. Ada tiga poin aspirasi yang disampaikan, poin pertama yakni soal tunjangan pamong dan lurah pascapurna tugas.

Dijelaskan Irawan setelah adanya Perbup No.47.2 terkait tentang penghasilan lurah dan pamong, peraturan itu mengatur terkait dengan tunjangan yang diterima lurah dan pamong. Di dalamnya mencakup tunjangan purna tugas pamong dan lurah temasuk tunjangan-tunjangan yang lainnya. 

"Kami di dalam pelaksanaan terkait peraturan Bupati ini, sampai saat ini masih banyak kekurangan dan kesulitan di dalam pengaturannya. Karena satu kalurahan dengan kalurahan yang lain tentunya berbeda. Masih banyak kalurahan yang mengandalkan tunangannya dengan menggunakan alokasi dana desa," ungkapnya.

Tak hanya itu, Irawan juga menyebut masih banyak kalurahan yang belum bisa memberikan tunjangan sepenuhnya kepada pamong dan lurahnya. Apalagi ditambah dengan aturan yang terbaru terkait dengan tunjangan purna tugas. 

"Masih ada yang baru menerima tunjangan anak dan istri, tapi kalurahan yang lain sudah menerima lengkap sampai dengan masa bakti maupun tunjangan kinerja," tuturnya.

Melihat kondisi ini, Irawan berharap ada kesetaraan antara kalurahan satu dengan lainnya. Dia berharap Pemkab Sleman melalui Bupati dan Wakil Bupati dapat menaikan alokasi dana desa di Kalurahan se-Kabupaten Sleman. "Sehingga kita tidak kesulitan lagi, tidak ada ketimpangan antara satu kalurahan dengan kalurahan yang lainnya," tegasnya.

Pada poin lainnya, Irawan menyampaikan usulannya terkait akses kesehatan bagi pamong dan lurah juga akses pendidikan bagi anak pamong dan lurah. Dua hal ini dinilai dapat diupayakan melalui KIP dan KIS.  

"Kami berharap ada fasilitasi terkait dengan ini bekerjasama dengan Pemerintah Pusat tentu saja, terkait dengan Kartu Indonesia Pintar kepada putra putri ataupun anak-anak lurah dan pamong se-Kabupaten Sleman. Kemudian adanya pemberian Kartu Indonesia Sehat bagi pamong maupun lurah yang sudah purna tugas," usulnya.

Menanggapi beragam usulan tadi, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo akan melihat regulasi dan anggaran yang ada. "Karena segala sesuatu harus melihat regulasi," ungkapnya.

"Kalau itu tidak melanggar dan itu memang ada dana nanti akan kita laksanakan untuk kesejahteraan," tambahnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.