Status Tanggap Darurat Aktif, BPBD Kulonprogo Mulai Akses Dana BTT

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo telah resmi menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Dengan aktifnya status tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dapat mengakses anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk kegiatan dropping air bersih.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulonprogo, Budi Prastawa, mengatakan bahwa surat permohonan penetapan status tanggap darurat kepada Pj Bupati Kulonprogo telah dilayangkan sejak Senin (11/9/2023).

“Status tanggap darurat terhitungnya sejak 11 September 2023. Kemarin memang kami bilang masih proses administrasi soalnya kami tidak bisa secara gamblang mengatakan sudah ditetapkan, takutnya kalau tidak jadi ada penetapan kan malah repot,” kata Budi dihubungi, Selasa (26/9/2023).

BACA JUGA: Siaga Darurat Kekeringan di Gunungkidul Bakal Diperpanjang hingga 31 Oktober 2023

Saat ini, BPBD sedang mengakses BTT untuk 180 tangki air bersih yang akan didistribusikan ke tujuh kapanewon yaitu Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, Panjatan, Temon, dan Pengasih. Ratusan tangki tersebut disediakan untuk dropping sampai Rabu (11/10/2023). Budi mengatakan penetapan batas waktu tersebut digunakan untuk landasan evaluasi distribusi air dan intensitas permohonan.

“Memang kami tidak menetapkan sampai Desember. Biar nanti memudahkan kami untuk melakukan evaluasi,” katanya.

Sebelum penetapan status tanggap darurat, BPBD telah mendistribusikan 83 tangki air bersih ke Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, dan Pengasih. Anggaran yang dipakai adalah dana reguler dari OPD.

Menurut Budi, wilayah paling banyak jadi sasaran dropping air berada di Samigaluh, Girimulyo, Kalibawang, dan Kokap. Dalam proses dropping air, BPBD Kulonprogo akan meminta bantuan armada BPBD DIY. Dalam satu hari, BPBD Kulonprogo akan mengupayakan untuk bisa menyasar sembilan titik.

“Selain BTT yang kami akses, ada bantuan lain juga seperti dari Dinsos DIY dengan 50 tangki air. Distribusinya sudah 70 persen,” ucapnya.

BACA JUGA: BPBD Sleman Sudah Dropping 54 Tangki Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Air yang berada di tangki akan didrop di penampungan komunal masyarakat sasaran. Apabila masyarakat sasaran tidak memiliki tempat penampungan maka BPBD akan memberikan bantuan terpal sebagai tampungan sementara.

“Terpal yang kami berikan bisa menampung lebih dari 5.000 liter air. Lebar terpalnya kan 5 X 7 meter. Airnya bisa digunakan untuk sekitar 20 sampai 25 kepala keluarga [KK],” lanjutnya.

Budi menerangkan BPBD juga memiliki kendala dalam dropping air. Letak penampungan air yang kadang berada di puncak bukit menyebabkan armada tidak dapat naik sampai lokasi penampungan. Selain itu, jalan perbukitan yang sering berbatu menyebabkan ban armada pecah.

“Tiap pagi sebelum dropping kami selalu cek kondisi kendaraan maupun pompa air di armada. Memang medannya ekstrem dan berat. Beberapa peristiwa kami alami juga seperti ban armada pecah soalnya jalan menanjak dan berbatu,” pungkasnya.

Proses dropping air ke bak penampungan komunal biasanya memakan waktu paling cepat 15 menit. Apabila masyarakat tidak memiliki bak tersebut dan hanya mengandalkan jeriken atau ember maka proses dropping akan memakan waktu lebih dari dua jam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.