Bappeda Bantul Upayakan Turunkan Kemiskinan, Ini Strategi yang Dipersiapkan

Harianjogja.com, BANTUL–Tahun ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul menargetkan penurunan tingkat kemiskinan mencapai 12,5% sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bantul 2021-2026. 

Kepala Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul, Priyanto menyampaikan penurunan kemiskinan 2023 mencapai 11,96%, sementara target 2023 mencapai 12,9%. Dia menyampaikan dengan begitu, capaian tersebut telah melebihi target 2024. 

Meski begitu, menurut Priyanto Pemkab akan tetap berupaya menurunkan kemiskinan dengan berbagai program dengan menggandeng berbagai stakeholder terkait.

Baca Juga

Kemiskinan di Jogja Menyisakan Kategori Warga Miskin dan Rentan Miskin

Kemiskinan di DIY Berangsur-angsur Menurun, Ini Datanya

Angka Kemiskinan Bantul: Penduduk Miskin Turun 1.620 Orang di 2023

“Masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang menjadi permasalahan, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga menjadi salah satu permasalahan tingkat nasional,” ujarnya saat ditemui di Bappeda Bantul, Jumat (12/1/2024). 

Karena itu, menurut Priyanto penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama dan diperlukan penanganan multisektor. Dia menyampaikan Pemkab Bantul telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan beberapa program dikucurkan dari Pemerintah Pusat, dan beberapa lainnya dari Pemkab Bantul. 

Tahun 2024 Kementerian Sosial telah mengalokasikan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 53.873 Kartu Keluarga (KK), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Program Jaminan Kesehatan atau PBI JKN. 

Kemudian Pemda Bantul pun mengalokasikan Program Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang berasal APBD Bantul tahun 2204 yang menyasar 48.440 jiwa dengan anggaran sekitar Rp24,7 miliar. Kemudian ada pula Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan anggaran Rp1,3 miliar, program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menyasar 137 KK dengan anggaran Rp3,3 miliar.  

Kemudian ada pelatihan keterampilan BLK sekitar 20 paket dengan anggaran sekitar Rp1,4 miliar, padat karya yang menyasar 88 lokasi dengan anggaran sekitar Rp17,6 miliar, dan program boga sehat yang menyasar 1.112 jiwa dengan anggaran Rp8,4 miliar. 

Selain itu ada pula program bagi penduduk usia produktif yaitu pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, penempatan tenaga kerja dengan 3 skema yaitu Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Selain itu ada pula program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 

“Untuk menajamkan implementasi program penanggulangan kemiskinan 2024 akan dibahas secara komprehensif dalam koordinasi Rencana Aksi Tahun (RAT) oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten antara akhir Januari-awal Februari [2024],” katanya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.