Komisi B DPRD Kota Jogja Minta Target Pendapatan 2027 Realistis
Komisi B DPRD Kota Jogja Soroti Penurunan Pendapatan Taman Budaya, Target 2027 Diminta Realistis
Hasil tangkapan ikan. - Freepik
Harianjogja.com, BANTUL–Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bantul mencatat capaian produksi perikanan budi daya sepanjang 2024 telah melampaui target. Karena itu, target produksi perikanan budi daya pada tahun ini diyakini juga bisa terlampaui.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budi Daya DKP Bantul Kristanto Kurniawan menuturkan produksi perikanan budi daya sepanjang 2024 mencapai 105,17% dari target, yakni 13.543,30 ton dari target 12.878 ton.
Dari hasil tersebut, produksi budi daya lele menyumbang lebih dari 50% sementara lainnya dari nila, gurame dan beberapa jenis lainnya. Kristanto menuturkan target perikanan Bantul dalam dua tahun terakhir selalu tercapai.
BACA JUGA: Persiapan Dapur Belum Selesai, Program Makan Bergizi Gratis di Gunungkidul Tertunda
“Capaian tersebut ditopang hasil produksi perikanan budi daya yang memang lebih mudah untuk ditingkatkan jumlah produksinya dibandingkan dengan perikanan tangkap. Hasil perikanan tangkap lebih kecil karena tergantung kondisi cuaca,” ujarnya, Minggu (12/1/2025).
Kristianto menuturkan produksi perikanan tangkap sangat bergantung pada kondisi cuaca yang stabil. Ketika terjadi cuaca ekstrem, seperti angin kencang dan gelombang tinggi, maka nelayan tidak akan melaut yang tentu akan menurunkan hasil produksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi B DPRD Kota Jogja Soroti Penurunan Pendapatan Taman Budaya, Target 2027 Diminta Realistis
DPRD Gunungkidul menyoroti sejumlah sekolah yang belum menerima MBG dan mendorong perluasan program agar lebih merata.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.