Sekolah Rakyat Gulurejo Kekurangan Guru, Disdikpora Turun Tangan
Disdikpora Kulonprogo menyiapkan guru sementara untuk Sekolah Rakyat Gulurejo sambil menunggu rekrutmen Kemensos selesai.
Gedung KPK - Antara
Harianjogja.com, KULONPROGO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada keluarga pejabat di Kulonprogo sejak Selasa (2/9/2025) hingga Rabu (3/9/2025).
Pada hari pertama secara khusus KPK menyasar para istri pejabat sedangkan di hari kedua ini Bimtek diberikan kepada keluarga.
Pelaksana harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK David Sepriwasa menyampaikan, pelaku korupsi bukan lagi para pegawai atau anggota dewan. Melainkan keluarga juga menjadi bagian dari pelaku korupsi.
“Keluarga menjadi bagian penting untuk bisa kami berikan pembekalan sehingga menjadi bagian yang utuh saling menguatkan, mengingatkan dan dapat terbebas dari korupsi,” katanya kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).
BACA JUGA: Pentas Dalang Cilik di Kulonprogo Bawa Pesan Perdamaian
Bimtek dihadirkan lantaran masih banyak keluarga yang belum memahami apa itu cakupan dari tindakan korupsi. Khusus di hari pertama Bimtek diutamakan kepada istri pejabat di Kulonprogo.
Disampaikan David, ada tiga materi pokok dalam Bimtek ini yaitu materi peran sebagai ibu, sebagai istri dan peran serta masyarakat. Menurutnya perempuan memiliki peranan penting dalam pencegahan korupsi.
“Sekitar delapan persen kasus penanganan korupsi itu perempuan, atau angkanya mencapai sekitar 159 orang,” lanjutnya.
Untuk Bimtek keluarga di hari kedua menyasar para anggota DPRD Kulonprogo. David mengungkapkan, dari total 1.878 pelaku korupsi ada sekitar 364 anggota dewan yang ditangani oleh KPK saat ini.
Tentu menjadi perhatian bagi KPK untuk memberikan pemahaman kepada anggota dewan dan keluarganya. Menurutnya bagiamanapun ketika salah satu suami atau istri tersandung kasus korupsi yang akan menderita juga pasangannya.
“Karena akan ada faktor ekonomi, faktor mental, faktor sosial, faktor budaya akan kena semua dan itu akan berpengaruh pada keluarga," ungkapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Aris menambahkan, Bimtek ini meningkatkan pemahanan anti korupsi sejak dini dari dalam keluarga. Menurutnya keluarga bisa menahan siapa saja untuk berperilaku korup.
"Kami berharap jangan sampai terjadi korupsi di Kulonprogo, terutama dari teman-teman anggota dewan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Disdikpora Kulonprogo menyiapkan guru sementara untuk Sekolah Rakyat Gulurejo sambil menunggu rekrutmen Kemensos selesai.
Kasus kekerasan anak di Gunungkidul mencapai 50 kasus hingga Juli 2026. Dinas Sosial P3A memperkuat upaya pencegahan di masyarakat dan sekolah.
KPK menyita Toyota Alphard milik Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini yang diduga diterima dari pihak swasta terkait proyek di PT Air Minum Giri Menang
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk meraih penghargaan sebagai Pelopor Industri Herbal Berkelanjutan & Kemitraan Lokal dalam ajang JBBA 2026
Gerakan Nurani Bangsa menyoroti turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah saat bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen.
Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1950 menjadi landasan hukum yang menegaskan status Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah istimewa setingkat provinsi