Pemkab Kulonprogo Genjot Pembukaan Jalan Baru di Perbukitan Menoreh

Harianjogja.com, KULONPROGO—Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo tetap mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan di kawasan Perbukitan Menoreh. Upaya ini tidak hanya menyasar peningkatan jalan yang sudah ada, tetapi juga pembukaan jalur baru yang saat ini mulai dikerjakan lahannya.

Salah satu fokus pembukaan akses berada di Padukuhan Jarakan, Kalurahan Kebonharjo, Samigaluh. Bupati Kulonprogo Agung Setyawan mengatakan pembukaan lahan menjadi tahap krusial agar aset tanah yang sudah dibebaskan tidak terbengkalai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

“Pembukaan jalan ini penting supaya lahan yang sudah dibebaskan tidak mangkrak dan segera memberi manfaat bagi warga,” ujar Agung, Rabu (14/1/2026).

Meski konstruksi jalan belum dimulai, proses pembukaan lahan diperlukan untuk memastikan legalitas status tanah. Dengan kepemilikan yang jelas atas nama Pemkab Kulonprogo, pemerintah daerah dapat mengajukan dukungan pendanaan dari Pemerintah DIY maupun pemerintah pusat.

“Legalitas sertifikat ini menjadi senjata utama Pemkab agar bisa menarik anggaran dari hierarki pemerintahan di atasnya,” kata Agung. Ia mengakui keterbatasan APBD Kulonprogo, termasuk nilai Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah dan kebutuhan perbaikan infrastruktur.

Karena itu, Pemkab kini menerapkan skala prioritas pembangunan. “Yang kami utamakan adalah perbaikan jembatan, pembukaan jalur, dan mempromosikan jalur yang sudah bersertifikat untuk diajukan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,” terangnya.

Lurah Kebonharjo, Sugimo, mengatakan ada dua ruas jalan prioritas di wilayahnya, yakni ruas Jalan Prangkokan–Ngori sepanjang sekitar 3 kilometer dan ruas Jalan Pringtali–Jarakan sekitar 3,5 kilometer. Ia menyebut masyarakat berharap kedua ruas segera ditangani karena sangat dibutuhkan untuk konektivitas antardusun.

“Untuk ruas Pringtali–Jarakan, warga bahkan merelakan lahannya tanpa ganti rugi, termasuk tanah, bangunan, hingga karang kitri,” ujarnya.

Namun, Sugimo mengungkapkan bahwa banyak warga berharap pembangunan fisik langsung dimulai setelah lahan dihibahkan, padahal masih ada prosedur dan mekanisme anggaran yang harus dilalui. Tantangan lain muncul dari kondisi geografis Kebonharjo yang berada di kawasan rawan bencana.

“Karena termasuk wilayah rawan longsor, terutama saat musim hujan, itu menjadi tantangan utama bagi kalurahan,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.