Populasi Golput di Sleman Turun

Kamis, 24 April 2014 - 14:44 WIB

Nina Atmasari

Sejumlah warga negara Indonesia di Singapura menunjukkan tinta di jari mereka seusai menggunakan hak suara Pemilu 2014 yang pemungutan suaranya dilangsungkan di KBRI Singapura, Minggu (6/4/2014). Sebanyak 112.123 WNI di Singapura tercatat sebagai pemilih tetap pada Pemilu 2014 dan 12.608 orang di antara mereka menggunakan hak suaranya dengan menggunakan jasa Pos yang dikirim ke KBRI hingga 15 April 2014. (JIBI/Solopos/Antara - Yunianti Jannatun Naim)

Harianjogja.com, SLEMAN—Angka partisipasi pemilih di Kabupaten Sleman dinyatakan meningkat. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sleman, Selasa (22/4/2014) mengumumkan, angka partisipasi Pemilu Legislatif 2014 mencapai 83,276%. Jumlah itu lebih tinggi dibanding pemilu 2009 yang hanya sekitar 70%.

Peningkatan angka partisipasi yang diumumkan itu menguatkan pernyataan Ketua KPUD Sleman, Ahmad Shidqi sehari sebelumnya.

“Perkiraan kami untuk partisipasi Sleman meningkat jadi di atas 80 persen,” ujarnya saat ditemui di sela-sela rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, Senin (21/4/2014).

Kekhawatiran meningkatnya angka golongan putih (golput) menjadi tidak terbukti. Beberapa daerah yang tadinya rawan golput, ternyata tidak terbukti.

“Misalnya di KRB [Kawasan Rawan Bencana] Gunung Merapi, partisipasinya bagus,” kata Ahmad Shidqi. Meski demikian, dirinya mengaku belum bisa memberikan angka rinci.

Menurut Ahmad Shidqi, animo masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilu kali ini bisa disebabkan karena beberapa hal. “Ada harapan pada wakilnya untuk melakukan perubahan. Ini juga berarti terdapat peningkatan kesadaran politik warga,” ucapnya.

Walau tahun ini lebih baik, masih ada sekitar 17% masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. “Golput itu kan macam-macam. Ada yang golput ideologis, teknis, maupun administratif,” ungkap Ahmad Shidqi.

Penurunan angka golput di Sleman juga mendapat apresiasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sleman. “Dengan kondisi wakil rakyat yang banyak tersangkut kasus saja masih bisa segitu. Itu sudah cukup bagus,” kata Ketua Panwaslu Sleman, Sutoto Jatmiko, Selasa.

Terkait masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih akibat kendala administratif, KPU Sleman menjadikannya sebagai salah satu bahan evaluasi. “Kemarin KPU Pusat menyampaikannya terlalu singkat. Hanya dengan KTP bisa, tidak diteruskan kalau KTP-nya sesuai domisili,” urai Ahmad Shidqi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News