Pengusaha Baju Muslim di Bantul Raup Omzet Rp1 Miliar dalam Sebulan
Pada April tahun ini, omzet usahanya bahkan menembus Rp1 miliar dalam satu bulan, sementara omzet rata-rata bulanannya mencapai puluhan hingga ratusan juta
Fenomena LBGT menuai pro dan kontra
Harianjogja.com, JOGJA-Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menolak keras propoganda untuk melegalkan budaya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Jogja.
“Saya menolak propoganda LGBT, “ ujar Haryadi saat ditemui di Balai Kota, Selasa (23/2/2016)
Haryadi mengatakan perilaku LGBT menyimpang dan tidak sehat. Maka dirinya dirinya tidak menginginkan ada propoganda dan promosi terlebih melakukan ajakan ‘party’ sesama jenis kepada masyarakat, karena bisa berdampak buruk pada anak-anak.
“Perilaku menyimpang enggak bener dan dilarang,” katanya.
Namun demikian dia menghormati pribadi LGBT dan meminta masyarakat untuk tidak mendiskreditkan apalagi melakukan ancaman terhadap LGBT.
Isu LGBT mencuat sejak pertengahan bulan lalu. Isu tersebut menjadi pro-kontra di masyarakat hingga para pejabat. Bahkan dua kelompok masa aksi yang mendukung dan menolak LGBT nyaris bentrok di Tuju Jogja, yakni masa dari Forum Perjuangan Demokrasi yang pro LGBT dan digelar Angkatan Muda Forum Ukhuwah Islamiyah (AM-FUI) DIY yang menolak LGBT. Beruntung aparat kepolisian dapat mencegah terjadinya bentrokan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pada April tahun ini, omzet usahanya bahkan menembus Rp1 miliar dalam satu bulan, sementara omzet rata-rata bulanannya mencapai puluhan hingga ratusan juta
Imigrasi memperketat pengawasan WNA di Bantul lewat APOA. Hotel, homestay, dan vila diwajibkan melaporkan tamu asing secara berkala.
Hanung Bramantyo mengadaptasi Children of Heaven berlatar SD Muhammadiyah dengan pesan kuat tentang pendidikan karakter anak.
KPAID Kota Jogja mendorong penerapan pasal lebih berat dalam kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha
Pemerintah memangkas anggaran MBG 2026 menjadi Rp268 triliun demi efisiensi program Makan Bergizi Gratis.
DPRD DIY memastikan tidak ada kebijakan pemutusan kerja terhadap tenaga pendidik non-aparatur sipil negara tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta