Habiskan Rp160 Juta, Program Pakan Monyet Gunungkidul Tak Efektif
DLH Gunungkidul menghentikan program pakan monyet ekor panjang pada 2027 karena dinilai tak efektif mencegah konflik dengan warga.
Para petani di Desa Trirenggo, Bantul, sedang memanen padi, Rabu (4/4/2018). /Harian Jogja- Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul akan meluncurkan merek beras lokal Bantul. Rencananya launching produk ini dilaksanakan pada Rabu (2/5/2018) di kawasan Kebun Buah Mangunan, Kecamatan Dlingo.
Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Bantul Pulung Haryadi mengatakan, untuk peluncuran merek beras lokal Bantul sudah melakukan berbagai persiapan dan sekarang sudah memasuki tahap finalisasi. Hal ini terlihat dari rencana peluncuran branding yang dilaksanakan pada awal Mei mendatang. “Sudah kita siapkan dan akan diluncurkan oleh bupati pada 2 Mei nanti di kawasan kebun buah Mangunan,” kata Pulung kepada wartawan, Jumat (27/4/2018).
Menurut dia, tujuan utama membuat merek lokal adalah untuk mewadahi hasil panen padi dari petani yang tergabung dalam gabungan kelompok petani. Oleh karenanya, seluruh gapoktan di Bantul dapat menggunakan nama merek ini. Namun, untuk dapat menggunakan merek ini, gapoktan harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya, harus memiliki sertifikat produksi domestic dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).
Dikatakan Pulung, sertifikasi ini sangat penting guna menjamin standarisasi mutu beras yang akan dijual di pasaran. Hingga saat ini, sudah ada 30 gapoktan yang telah memiliki sertifikat produk domestic. Namun dari jumlah tersebut, baru dua kelompok yang sudah bisa berproduksi secara mandiri.
Sayangnya, saat disinggung mengenai penamaan, Pulung enggan membeberkan dengan alasan untuk membuat kejutan. “Kalau sekarang disebut nanti bukan jadi kejutan. Jadi tunggu saat peluncuran saja,” ungkapnya.
Menurut dia, tahapan setelah peluncuran merek beras lokal, DP2KP akan membantu dalam memperkenalkan di pasaran. Selain itu, akan dibentuk tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kualitas dan mutu dari beras yang dihasilkan. “Intinya dengan merek lokal, pemkab ingin petani di Bantul bisa lebih sejahtera,” imbuhnya.
Anggota DPRD Bantul dari Fraksi PDI Perjuangan Yudha PW mengapresiasi langkah pemkab untuk melaunching beras merek lokal. Ia pun berharap dengan terus melakukan inovasi di bidang pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan Bantul. “Kami dukung karena program yang dilaksankaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.
Menurut dia, yang tak kalah penting dalam pengelolaan pertanian adalah menjaga luas lahan untuk tanam agar terus dipertahankan. Keberadaan lahan hijau perlu dipertahankan untuk mewujudkan swasembeda pangan daerah. “Lahan pertanian jangan sampai hilang karena Bantul merupakan salah satu daerah penyumbang beras tertinggi di DIY,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DLH Gunungkidul menghentikan program pakan monyet ekor panjang pada 2027 karena dinilai tak efektif mencegah konflik dengan warga.
Survei Poltracking mencatat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran turun dari 81,5 persen pada Oktober 2025 menjadi 64,8 persen pada Oktober 20
Disdikpora Bantul mengingatkan penggunaan AI seperti ChatGPT di sekolah perlu diimbangi berpikir kritis dan pemahaman etika agar siswa tak sekadar menyalin jawa
PLN memastikan blackout Batam-Bintan telah ditangani. Penyebab gangguan masih diselidiki, sementara kompensasi pelanggan mengacu pada aturan.
Stok beras Bulog mencapai 4,5 juta ton setelah Indonesia swasembada dan mulai ekspor. Pemerintah menyiapkan 100 gudang tambahan.
UI GreenMetric menyiapkan pemeringkatan keberlanjutan seluruh kabupaten dan kota serta perusahaan di Indonesia, dengan hasil diumumkan Desember 2026.