Polisi Diminta Kosongkan Kantor PPP DIY, Kubu Syukri Fadholi Tetap Bertahan

Harianjogja.com, JOGJA- Konflik pendudukan kantor DPW PPP DIY antara kubu Syukri Fadholi dengan kubu Amin Zakaria belum ada titik temu. Keduanya sama-sama mengakui sebagai pihak yang sah untuk menempati kantor berlokasi di Badran, Bumijo, Jetis, Kota Jogja itu.

Sebelumnya, kedua kubu ini nyaris bentrok di Jalan Tentara Rakyat Mataram akibat saling klaim pendudukan kantor pada Minggu (4/11/2018), beruntung dapat dikendalikan aparat kepolisian. Sementara situasi kantor DPW PPP DIY pada Senin (5/11/2018) terpantau kondusif, ada beberapa kendaraan terparkir di halaman kantor parpol berlambang kabah tersebut.

Syukri Fadholi menegaskan pihaknya masih tetap menduduki kantor DPW PPP di bawah kekuasaan DPW PPP DIY yang lama. Ia mengatakan persoalan pendudukan kantor itu terkait dengan ranah hukum, sehingga ia berharap diselesaikan secara hukum dan jangan menggunakan cara membenturkan massa karena tidak etis. Cara membenturkan massa tidak sesuai dengan kehidupan di negara yang beragama.

"Oleh karena saya harapkan [kubu Amin Zakaria] silakanlah diproses hukum dengan baik. Nanti hasilnya seperti apa, yang kalah secara hukum ya sudah saya serahkan, tetapi kalau tidak [kalah] ya [kantor] tetap kita tempati," terangnya, Senin (4/11/2018).

Syukri menjelaskan Kantor DPW PPP yang berada di Jalan Tentara Rakyat Mataram menjadi kekuatan PPP sejak dahulu. Secara de facto, menurutnya kantor tersebut menjadi kekuatan lama alias bukan milik kubu dari PPP pimpinan Romi. Mengingat domisili status hukum DPW PPP versi Romi bukan berkantor di Badran atau Jalan Tentara Rakyat Mataram, melainkan berkantor di Sleman. Syukri mengatakan DPW PPP DIY setelah dinyatakan sah di bawah kepemimpinan Romi seharusnya menggunakan kantor sesuai dengan status hukumnya di Sleman, bukan di Badran.

"Kalau memang mereka merasa miliki ya silakan gugat kami, biar terhormat lah, kita serahkan kepada hukum biar pengadilan yang memutuskan, kalau menang ya akan kami serahkan," ujarnya.

Disarankan Syukri untuk menggugat secara hukum, Ketua DPW PPP DIY Amin Zakaria menanggapinya dengan kepala dingin. Ia menilai saran Syukri tersebut sebagai pendapat yang mengada-ada dan hanya untuk melakukan pembenaran, alasannya karena persoalan itu bukan keperdataan, tetapi sengketa organisasi politik tata negara. Sehingga ketika organisasi politik dinyatakan sah maka seluruh asetnya akan mengikuti.

Terkait dengan klaim Syukri bahwa DPW PPP terdaftar dengan kantor di Sleman, Amin menegaskan tidak ada hubungan antara pendaftaran administrasi ketika masih terjadi dualisme dengan hak asetnya PPP. Sehingga Amin mengklaim kantor PPP di Jalan Tentara Rakyat Mataram itu menjadi milik sah DPW PPP.

Ia tidak akan mengambil langkah hukum menggugat kubu Syukri atas pendudukan kantor. Namun langkah hukum yang diambil adalah mendesak aparat kepolisian untuk segera mengkosongkan Kantor DPW PPP agar bisa ditempati organisasi politik yang sah.

"Putusan pengadilan sudah menyatakan PPP di bawah Romahurmuziy, sehingga harus menyelesaikan seluruh proses administrasi sebagai peserta pemilu," katanya.

Ia justru berharap kepada Syukri agar mampu membedakan antara partai, hukum tata negara dan persoalan pribadi sehingga bisa memberikan contoh terbaik bagi di internal PPP. Ia menawarkan kepada Syukri untuk menyerahkan kantor DPW PPP kepada kepengurusan yang sah.

Sehingga para pengurus dapat menggunakan kantor tersebut untuk berbagai kegiatan demi kemajuan partai. Jika Syukri legowo melepaskan pendudukan kantor tersebut, Amin siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPW PPP DIY meski baru setahun demi bersatunya para kader PPP.

"Saya akan ikhlas mundur, masak Pak Syukri yang sudah 35 di PPP tidak ikhlas mundur kan gitu. PPP itu bukan punya dia dan bukan punya saya tetapi milik bersama. Saya mundur, Pak Syukri mundur, biar ditempati Mas Yazid [Mantan Ketua DPW PPP Versi Djan Faridz yang sudah bergabung di DPW PPP Romi] dan kawan-kawan, biarkan PPP bisa bersatu dari bawah sampai atas," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News