Soal Penerapan Kurikulum Antikorupsi, Disdikpora DIY Tunggu Kebijakan Pusat

Harianjogja.com, JOGJA - Disdikpora DIY masih menunggu kebijakan resmi dari Kemendikbud terkait program nasional penerapan kurikulum antikorupsi di 2019. Kurikulum ini dinilai akan lebih efektif jika disusupkan pada materi tertentu seperti budi pekerti. Sayangnya, belum ada mata pelajaran (mapel) budi pekerti.

Kabid Perencanaan dan Standarisasi Pendidikan Disdikpora DIY Didik Wardaya menyatakan, DIY sepenuhnya akan mengikuti aturan dari Kemendikbud terkait rencana penerapan kurikulum antikorupsi di 2019. Pihaknya belum mengetahui secara pasti teknis penerapannya apakah menjadi mata pelajaran khusus atau cukup disisipkan ke dalam suatu pelajaran.

Namun Didik menilai sejatinya kejujuran yang menjadi modal awal dari antikorupsi telah diterapkan di sekolah di DIY melalui pendidikan karakter.

"Nanti tetap masuk pada pendidikan karakter. Tetapi masalah nanti bentuknya mau monolitik apa tematik pada mapel kita tinggu kebijakan kementerian [Kemendikbud]," katanya Rabu (12/12/2018).

Namun Didik menilai, penerapan kurikulum itu akan lebih efektif jika dimasukkan dalam mapel budi pekerti atau mapel khusus pendidikan karakter. Sayangnya saat ini belum ada mapel budi pekerti dan pendidikan karakter yang berdiri sendiri, melainkan hanya masuk pada Pendidikan Agama.

Meski belum memiliki gambaran akan masuk di mapel apa materi antikorupsi itu, karena sudah menjadi kesepakatan secara nasional, maka DIY akan menyiapkan jika telah turun ketentuan dari Kemendikbud.

"Tetapi lebih efektif jika ada mapel budi pekerti atau pendidikan karakter di dalamnya ada materi anti korupsi. Kalau kurikulum tetap menganut dari pusat karena kalau yang pendidikan antikorupsi kan nasional, hanya kami belum tahu persis nanti mau nempel di mapel apa," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.