Dibanding Provinsi Lain, DIY dan Jateng Paling Baik Soal Penyaluran BPNT

Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi (kiri) memberikan bantuan kursi roda kepada salah satu penyandang disabilitas saat peringatan Hari Disabilitas Internasional 2018 di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD), Srihardono, Pundong, Bantul, Senin (3/12/2018). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
20 Januari 2019 20:17 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah DIY dan Jawa Tengah (Jateng) diklaim paling baik. Selain sudah diterapkan di seluruh kabupaten di kedua provinsi itu, jaringan akses internet di dua wilayah tersebut minim kendala.

Asisten Deputi Kompensasi Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Herbin Manihuruk mengatakan dari 34 provinsi di Indonesia hingga kini baru kedua provinsi tersebut yang melaksanakan program BPNT di seluruh kabupaten. Kondisi tersebut tidak terlepas dari keberadaan infrastruktur dan jaringan internet yang baik. "Koneksi data dan sinyal bagus. Ini mungkin berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya," katanya di Hotel UNY, Jumat (18/1).

Herbin berharap kondisi yang sama bisa diterapkan di seluruh provinsi lainnya. Saat ini, infrastruktur di kabupaten lainnya penerima program BPNT terus dikembangkan. Alasannya pembangunan infrastruktur telekomunikasi masih belum baik sehingga penerimaan sinyal belum bagus. "Program ini belum diterapkan di beberapa Kabupaten, khususnya Kabupaten-kabupaten yang berada di Indonesia Timur seperti Papua. Kami lakukan secara bertahap, kami koordinasikan dengan instansi lainnya," katanya.

Menurut Herbin, infrastruktur untuk menstabilkan koneksi internet dinilai penting dalam penyaluran BPNT ke penerima program. Pasalnya, dana BPNT yang diterima masuk dalam rekening dan bisa digunakan menggunakan kartu laiknya ATM. "Dana tersebut tidak bisa dicairkan ke bentuk fisik uang, karena dana itu hanya ditukar dalam bentuk barang di toko yang melayani pembayaran dengan kartu ATM," katanya.

Menurutnya, program BPNT diklaim mampu mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan data yang dirilis BPS pada Maret 2018, kata Herbin, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,8, sementara angka yang kemiskinan dirilis pada September 2018 turun jadi 9,66. "Jadi ada penurunan angka kemiskinan, sekitar 400.000 orang lepas dari kemiskinan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi mengakui warga miskin di DIY sudah menikmati BPNT. Penerima program tersebut, katanya terbagi dalam dua kelompok baik penerima program keluarga harapan (PKH) maupun non PKH. "Jumlah warga miskin yang menerima program BPNT di DIY sebanyak 317.030 orang. Sebanyak 218.000 orang masuk penerima PKH dan sisanya non PKH," ujarnya.

Menurut Untung, jumlah keluarga penerima program di DIY berkurang. Mereka kebanyakan keluar dari program PKH. Hal itu dikarenakan kesejahteraannya mengalami peningkatan. "Penurunan angka kemiskinan ini salah satunya dikarenakan program BPNT. Penyalurannya dilakukan secara aman dan cepat," kata Untung.