Pemda DIY Ditarget 3 Hari Tangani TPSP Piyungan

Warga memblokir pintu masuk TPST Piyungan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan TPST Piyungan, Senin (31/12/2018). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
26 Maret 2019 05:47 WIB Abdul Hamied Razak Bantul Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana meminta agar permasalahan di Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Piyungan bisa selesai dalam waktu hitungan hari. Sementara Gubernur DIY Sri Sultan HB X masih menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh tim.

Menurut Yoeke, sejak jalan diblokade pada Minggu (24/3/2019) lalu hingga Senin (25/3/2019) jumlah volume sampah yang tertahan masuk ke TPSP Piyungan sebanyak 1000 ton. Sebab dalam satu hari jumlah sampah yang masuk ke TPSP Piyungan rata-rata 400 ton. Tiga hari ke depan, pihaknya berharap agar Pemda DIY sudah bisa menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kalau tidak, bisa berbahaya. Sejak ditutup [diblokade] oleh warga, sudah ada sekitar seribu ton sampah yang tertahan. Kalau sampai satu minggu, berapa sampah yang tertahan? Di pasar-pasar sudah kewalahan banyak sampah keleleran," katanya usai jumpa pers di DPRD DIY, Senin (23/3/2019).

Dia mengaku melakukan peninjauan langsung ke kawasan TPST Piyungan di Bantul untuk melihat langsung blokade jalan yang dilakukan oleh warga. Hasilnya, kata Yoeke, kondisi di kawasan TPST memang terlihat memprihatinkan.

Misalnya, akses jalan menuju lokasi TPST saat ini dipenuhi dengan sampah. Padahal jalan yang biasa digunakan oleh truk tersebut menjadi jalan umum (Bantul) bukan milik provinsi, yang dilalui oleh warga.

Diapun menilai wajar jika warga di sekitar melakukan blokade karena di sepanjang jalan tersebut dipenuhi oleh sampah. Selain itu kondisi jalan sudah rusak parah. "Kebetulan semalam hujan jadi kondisi jalan becek, berlumpur dan licin. Kalau anak sekolah jatuh saat pergi ke sekolah, pasti badannya penuh dengan kotoran. Ini perlu segera ditangani karena bisa merugikan masyarakat," katanya.

DPRD DIY, katanya, akan merekomendasikan kepada Pemda DIY. Salah satunya, meminta agar pemerintah segera membangun jalan akses berbeda dengan jalan kampung menuju TPST agar truk-truk pengangkut sampah bisa beroperasi.

Jalan tembus (alternatif) ini bisa menjadi solusi sementara masalah blokade jalan. "Kalau Kabupaten Bantul tidak menganggarkan, maka dari Pemda DIY bisa mengucurkan dana BKK [Badan Keuangan bersifat Khusus]," kata Yoeke.

Rekomendasi lainnya, lanjut Yoeke, terkait masalah kerusakan peralatan. Jika memang proses pengadaan terlalu lama, dia usulkan agar pemerintah menyewa dulu peralatan yang dibutuhkan.

Selain itu, dia juga meminta Pemerintah untuk segera memenuhi permintaan kompensasi lainnya yang diharapkan oleh warga berupa fasilitas umum. Dia berharap, pemerintah segera bisa menindaklanjuti usulan dari masyarakat terkait kompensasi untuk masing-masing KK. Sebab selama ini mereka sudah mengorbankan seluruh aspek kehidupannya untuk hidup selamanya berdekatan dengan sampah.

"Di sana ada sekitar 400-500 KK yang ditinggal di sekitar TPST. mereka senang dan kemudian menyetujui pembuangan lagi dan seluruh sampah-sampah di DIY untuk segera diselesaikan. Harus segera ada solusi," ujarnya.

Terkait hal itu, Sultan mengaku Pemda DIY masih membahas solusi permasalahan tersebut. Pemda membentuk tim untuk melakukan kajian dan solusinya. "Tapi saya masih belum dapat hasilnya. Tim sudah berkerja hari ini, tapi belum ada laporan," katanya.