Ancaman Krisis Air karena Kemarau, Ini Penjelasan BPBD DIY

Harianjogja.com, JOGJA- Musim kekeringan tahun ini dinilai berbeda dengan tahun lalu. Tantangan yang muncul juga berbeda, tergantung lama tidaknya musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantara mengatakan pihaknya belum bisa membandingkan kondisi musim kemarau saat ini dengan tahun lalu. Hanya saja, dia memprediksi kondisinya tidak jauh berbeda. BPBD DIY terus melakukan monitoring terkait potensi kekeringan di masing-masing daerah.

"Untuk dibandingkan tentu harus ada parameternya. Kalau Kulonprogo tahun lalu lebih ringan. Sebab tahun lalu ada penutupan Selokan Kalibawang sehingga warga sejak Juli tahun lalu sudah meminta droping air. Sementara tahun ini, belum ada permintaan," katanya kepada HarianJogja.com, Jumat (5/7/2019).

Berbeda dengan Kulonprogo, lanjut dia, warga Gunungkidul pada awal musim kemarau sudah mengajukan permintaan dropping air bersih. Kondisinya kata Biwara, tidak jauh berbeda dengan kemarau tahun lalu. "Kondisi Gunungkidul relatif sama dengan tahun lalu. Ini dilihat dari mulainya permintaan, droping air. Bantul juga diperkirakan relatif sama," katanya.

Hanya saja, lanjut Biwara, pihaknya masih belum dapat memperkirakan panjang musim kemarau tahun ini. Pasalnya, BMKG memprediksi musim kemarau terjadi hingga Oktober mendatang. "Kami belum tahu berapa lama atau sampai kapan permintaan droping air. Soalnya ini tergantung dengan panjang musim kemarau tahun ini," katanya.

Hingga kini, BPBD DIY mencatat ada sembilan kecamatan di DIY yang mengalami dampak kekeringan. Paling banyak berada di wilayah Gunungkidul mulai Girisubo, Rongkop, Paliyan, Tepus dan Panggang. Selama Juni lalu, Girisubo mendapat pasokan air bersih 200 tangki, Rongkop (100 tangki) dan tiga kecamatan lainnya rata-rata 20 tangki. "Awal Juli ini sudah 100 tangki yang disalurkan ke Girisubo dan Rongkop," katanya.

Selain di Gunungkidul, lanjut Biwara, empat kecamatan di Bantul mulai Pleret, Dlingo, Piyungan dan Pandak juga mengalami dampak kekeringan. Meski begitu, permintaan air bersih masih belum sebanyak di Gunungkidul. "Di Bantul ada empat kelurahan dan sepuluh dusun. Baru didropping 10 tangki. Untuk Kulonprogo masih dilakukan assessment dan Sleman belum ada permintaan," katanya.

Selain itu, BPBD DIY mencatat hampir 2.000 hektare lahan padi tadah hujan mengalami puso. Lahan padi yang mengalami puso sebanyak 1.918 hektare berada di Gunungkidul sementara sisanya tersebar di Bantul, Sleman dan Kulonprogo. "Kami lakukan pompanisasi pengairan sawah agar puso tidak bertambah luas. Pompanisasi dilakukan dengan pembagian ke kelompok-kelompok tani," katanya.

Kepala Kelompok Data dan Informasi BMKG DIY, Etik Setyaningrum menyatakan wilayah DIY mengalami kekeringan meteorologis. Kekeringan meteorologis adalah kondisi berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam kurun waktu cukup panjang. Pihaknya mencatat hampir 80% wilayah DIY masuk tahap awas kekeringan. Hal ini dikarenakan selama dua bulan terakhir tidak mendapatkan hujan. Hanya 20% saja yang status lahannya yang siaga kekeringan. "Kalau lebih dari 60 hari tanpa hujan itu disebut awas kekeringan. Ini masuk kategori kekeringan ekstrem," katanya.

BMKG memprediksi kemarau tahun ini terus terjadi hingga pertengahan Oktober. Adapun puncaknya terjadi pada Agustus. Nah, kemudian kalau kita lihat secara normal awal musim hujannya untuk wilayah DIY itu diawali di bagian utara, itu sekitar Oktober pertengahan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News