Advertisement
PENELITIAN: Aturan soal Tanah untuk Non-Pribumi & Larangan Pelacuran di Bantul Dinilai Paling Diskriminatif
ilustrasi Perda
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Puluhan produk hukum di DIY menurut hasil penelitian bermuatan diskriminatif.
Setara Institute menemukan 24 produk hukum daerah diskriminatif di Jogja, dan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat selama September 2018 sampai Februari 2019, yang berpengaruh pada akses pelayanan publik. Presiden Jokowi diminta membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional.
Advertisement
Direktur Setara Institute Ismail Hasani mengatakan dari 24 produk hukum di DIY yang berpotensi diskriminatif tersebut, ada dua produk hukum yang direct diskriminasi atau berdampak diskriminasi secara langsung pada korban.
Pertama yakni Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi.
Yang kedua, yakni Perda Daerah Kabupaten Bantul No.5/ 2007 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul.
“22 produk hukum lainnya indirect diskriminatif,” kata dia, Selasa (13/8/2019) malam kepada Harianjogja.com.
Ismail Hasani mengatakan, riset ini dilakukan untuk menggambarkan produk hukum yang menimbulkan dampak diskriminasi, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak.
"Riset ini memperkuat keberadaan perda-perda diskriminatif adalah bentuk pelanggaran HAM dan menuntut penyikapan ketatanegaraan holistik," kata Ismail di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019) seperti dikutip dari Suara.com.
Untuk mengatasi ini, Ismail mengusulkan agar Presiden Jokowi untuk membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional untuk merespons produk hukum daerah diskriminatif yang berujung pada rekomendasi political review pada masing-masing daerah yang menerbitkannya, sehingga tidak menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 137/PUU-XII1/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Haji 2026, YIA Siap Terbangkan 9.641 Jemaah ke Jeddah
Mudik Lebaran 2026, 28 Masjid di Kulonprogo Buka 24 Jam
Sampah Bantul Naik Saat Lebaran, Area Wisata Jadi Sorotan
Cuaca Lebaran di Jogja Bisa Berubah Cepat, Ini Kata BMKG
Advertisement
3 Titik Wisata di Gunungkidul Ini Diprediksi Paling Padat Saat Lebaran
Pasar Ramadan Bantul Jadi Magnet Warga Saat Jelang Buka Puasa
UGM dan DPKP Sepakat Melatih 585 Peternak Kambing dan Domba DIY
Mudik Lebaran Sudah Dimulai Tapi Terminal Dhaksinarga Belum Ramai
Polres Bantul Buka Layanan Penitipan Motor Pemudik Lebaran 2026
Advertisement
Gunungkidul Gandeng 30 Pedagang Pasar Jadi Agen Pengendali Inflasi
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Selasa 17 Maret 2026
Pelaku Wisata Gunungkidul Diminta Tak Nuthuk Harga Saat Libur Lebaran
Jadwal Bus Malioboro ke Obelix Sea View dan Pantai Ndrini 17 Maret
Gempa Magnitudo 2,5 Getarkan Bantul, Pusat Berada di Kedalaman Dangkal
Advertisement
Polresta Sleman Gencarkan Patroli Malam Antisipasi Konvoi Remaja
Berita Pilihan
Advertisement
Iran Naikkan Gaji 60 Persen Saat Perang, Strategi atau Tanda Krisis?
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- IGD dan Layanan Persalinan di Gunungkidul Siaga Saat Lebaran
- SD Negeri di Jogja Diminta Jemput Siswa Baru ke PAUD
- Jelang Lebaran 2026, Jukir TKP Ngabean Deklarasi Antinuthuk Tarif
- Dua Perempuan Bobol Rumah Kosong di Kulonprogo, Motor Dibawa Kabur
- Dishub Bantul Siapkan 250 Lampu Cadangan Jelang Lebaran 2026
Advertisement
Advertisement
