Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api di Bromo
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
Ilustrasi kekeringan/REUTERS-Jose Cabezas
Harianjogja.com, BANTUL—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul mengusulkan anggaran sebanyak Rp2 miliar ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan kekeringan di Bantul. Keputusan itu menyusul kian meluasnya wilayah terdampak kekeringan di Bantul, sedangkan anggaran dropping air menipis.
Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Dwi Daryanto mengatakan dampak kekeringan masih terasa di 15 desa dan tujuh kecamatan di Kecamatan Piyungan, Dlingo, Imogiri, Pleret, Pundong, Kretek, Pandak, dan Kasihan. “Tapi satu desa bisa bertambah dari yang tadinya satu atau dua dusun bertambah jadi tiga sampai emoat dusun dalam satu desa,” kata Dwi, saat dihubungi Selasa (13/8/2019).
Padahal sesuai dengan perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau masih berlangsung hingga Oktober mendatang. “Pengiriman air bersih juga terus dilakukan sesuai permintaan warga hingga anggaran dropping air kian menipis,” kata Dwi.
Anggaran pengedropan air tahun ini, kata Dwi, hanya berkisar Rp40 juta yang dirancang hanya untuk penanganan sementara dampak kekeringan, sedangkan penanganan dampak kekeringan membutuhkan anggaran besar. “Itulah sebabnya, kami sudah mengajukan anggaran sekitar Rp2 miliar kepada BNPB. Itu baru sebatas usulan, enggak tahu nanti yang dicairkan [oleh BNPB] berapa,” ucap Dwi.
Dana yang diajukan ke BNPB rencananya untuk penanganan dampak kekeringan jangka panjang, salah satunya optimalisasi sumber-sumber air bersih dan pembangunan sarana dan prsarana untuk mendekatkan sumber air ke pemukiman warga.
Selain pengajuan proposal ke BNPB, BPBD Bantul juga sudah mengusulkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul untuk membangun jaringan air bersih. Sayangnya, berdasarkan hasil analisa PDAM, tidak mudah menjangkau wilayah-wilayah tertentu, terutama kawasan perbukitan.
Dwi juga berharap penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) oleh sejumlah perusahaan diarahkan untuk penanganan jangka panjang kekeringan. “Sejauh ini belum ada CSR untuk penanganan jangka panjang kekeringan. Semuanya fokus pada dropping air bersih,” ujar dia.
Mantan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul ini menambahkan selain ekplorasi sumber air bersih dan pembangunan jaringan air, pihaknya juga berencana membangun bak penampungan air hujan di beberapa titik. Bak penampungan tersebut bisa berguna ketika musim kemarau.
Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Bantul, Arinto Hendro Budiantoro, sebelumnya mengatakan PDAM ikut membantu mendistribusikan air bersih gratis dengan instansi terkait untuk pemenuhan warga yang tidak terjangkau jaringan pipa PDAM, di antaranya di wilayah Dingo dan Imogiri.
Arinto menyatakan PDAM tidak memungkinkan untuk memasang jaringan sampai wilayah perbukitan. “Elevasi yang tidak memungkinkan kami layani,” ujar Arinto. Padahal PDAM Tirta Dharma setiap tahunnya juga terus menambah jaringan baru maupun perbaikan jaringan lama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan operasi terpadu untuk mengendalikan kebakaran hutan yang masih terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semer
China menolak ikut kampanye sanksi AS terhadap Iran. Beijing memilih mempertahankan hubungan dengan Teheran karena kepentingan energi dan strategis.
Perda Kota Layak Anak Jogja segera disahkan. DPRD mendorong perlindungan anak lintas sektor, data terintegrasi, dan fasilitas ramah anak.
Pidato Prabowo di Senayan menyoroti capaian ekonomi, investasi, MBG, kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan setelah 21 bulan pemerintahan.
Sebanyak 17 pengurus PSI Gunungkidul pindah ke NasDem. Mereka mengaku kecewa setelah tak lagi masuk dalam kepengurusan baru PSI.
KPPS menawarkan kredit hingga Rp15 juta tanpa agunan dengan bunga flat 8 persen per tahun. Simak syarat dan skema penerimanya.