Karyawan Tak Sepenuhnya Bisa Dipantau via Mobile Presensi

Ilustrasi smartphone - Ist
23 September 2019 20:12 WIB Rahmat Jiwandono Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di Gunungkidul tidak dapat sepenuhnya dipantau melalui mobile presensi (mobsi). Sistem mobsi diterapkan untuk menekan jumlah ASN agar tidak melakukan tindakan indisipliner.

Kasubbid Status dan Kedudukan Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Sunawan, mengatakan sistem mobsi dibuat agar ASN tertib dalam tingkat kehadiran. Namun demikian, mobsi hanya sebuah alat, sehingga dibutuhkan kedisiplinan dan pengawasan. "Diperlukan pengawasan karena setiap alat pasti punya keterbatasan," kata Sunawan, Senin (23/9/2019).

Pengawasan, menurut Sunawan, sangat penting terutama terkait adanya indikasi kecurangan ASN yang menggunakan aplikasi GPS palsu sehingga seolah-olah pegawai tersebut berada di tempat kerja. Oleh karena itu, segenap pimpinan wajib mengecek dan memantau bawahannya. "Jika ketahuan tidak ada di tempat kerja maka dianggap tidak masuk," katanya.

Sunawan menyatakan jumlah kehadiran ASN berdampak pada tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). "Jika tingkat kehadiran rendah otomatis ada pengurangan TPP," ujarnya.

Menurutnya, pengawasan mobsi online dilakukan langsung oleh atasan langsung. Adapun sanksi bagi ASN yang bolos kerja selama lima hari yakni memperoleh hukuman disiplin tingkat ringan, tidak masuk kerja selama 10 hari mendapat teguran tertulis dan apabila tidak masuk tanpa keterangan selama 15 hari berturut-turut diberikan pernyataan tidak puas.

Kepala SMP Negeri 1 Tepus, Heriyanto, menuturkan sistem mobsi efektif digunakan untuk guru dan karyawan terkait dengan tingkat kehadiran. Dengan mobsi, Haryanto mengaku tidak perlu memantau guru dan karyawan di depan pintu gerbang sekolah setiap pagi. "Mereka bisa dipantau langsung lewat mobsi," kata dia.

Dia menjelaskan pengecekan kehadiran per minggu jumlah jamnya mencapai 37,5 jam. Ia memastikan di sekolah yang dia pimpin tidak ada guru maupun karyawan yang memakai aplikasi GPS palsu. "Pengawasan individual terus kami lakukan dengan berkeliling kelas untuk cek kelas saat jam pelajaran," katanya.