Pembayaran Duit Ganti Rugi Lahan Rel Kereta Bandara Kulonprogo Macet

Suasana pembayaran ganti rugi untuk proyek rel kereta api bandara di Kalurahan Kalidengen, Kamis (20/2/2020). - Harian Jogja/Lajeng Padmaratri
23 Juni 2020 17:37 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO--Sebagian besar warga Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon yang lahannya terdampak pembangunan rel kereta api untuk akses dari dan menuju Yogyakarta International Airport (YIA) hingga kini belum menerima pembayaran ganti rugi. Hal itu membuat warga resah.

Dukuh Siwates, Kaligintung yang juga warga terdampak, Ribut Yuwono menuturkan dari total 177 bidang tanah terdampak di Kaligitung, baru 57 yang dibayarkan. Proses pembayaran itu berlangsung pada Mei 2020. Sementara sisa bidang tanah lainnya belum diketahui kapan akan dibayarkan. Padahal kata Ribut tim pengadaan lahan menjanjikan ganti rugi cair pada Desember 2019.

"Ini membuat warga kami resah, masa sampai hari ini belum ada kejelasan kapan akan dibayarkan, padahal kemarin janjinya Desember 2019 sudah cair," ujar Ribut, kepada awak media, Selasa (23/6/2020).

Ribut yang juga anggota satuan tugas pengadaan lahan tingkat kalurahan ini mengatakan nominal ganti rugi sudah disepakati pada Oktober 2019. Per meter lahan terdampak dihargai paling rendah Rp1,3 juta dan tertinggi kisaran Rp2 juta.

Seluruh warga terdampak, sudah menyetujui harga itu dan merelakan tanah mereka digunakan untuk pembangunan rel. Warga juga telah mengirimkan berkas persyaratan ganti rugi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DIY selaku bagian dari tim pengadaan lahan.

Berkas itu selanjutnya diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Jika sudah lengkap maka dilanjutkan dengan pencairan ganti rugi. Namun bila berkas belum komplit, bakal dikembalikan untuk dilengkapi.

"Dan sampai hari ini berkas itu gak pernah kembali, tentunya kami mengira sudah komplit dong tinggal menunggu pembayaran, tapi kenapa kok malah tidak ada kejelasan, padahal warga sudah pada nanyain," ucap Ribut.

Selain menunggu pembayaran yang tidak jelas kapan akan terlaksana, warga khususnya yang lahan permukimannya terdampak pembangunan juga masih menunggu kepastian tempat relokasi untuk dijadikan hunian baru.

Ribut menuturkan ada sekitar 12 lahan permukiman yang terdampak pembangunan ini. Namun sampai saat ini tempat relokasi itu belum pasti. Di sisi lain, permukiman mereka akan segera diratakan untuk memulai pembangunan rel. "Sudah ada yang mulai diurug tanah," ucapnya.

Ia pun menyatakan sebelum pembayaran ganti rugi dan permohonan relokasi dituntaskan, tim pengadaan belum diperbolehkan memulai proyek pembangunan rel. "Warga sejatinya mendukung program ini. Hanya saja prosesnya ini harus diselesaikan dulu. Baru nanti bisa dimulai pembangunan," ujarnya.

Pejabat Sementara (Pjs) Lurah Kaligintung Prayogo mengatakan, warga Kaligintung sebenarnya sangat mendukung rencana pembangunan jalur kereta bandara. Hal ini dibuktikan dengan kerelaan warga menyerahkan tanahnya untuk pembangunan tersebut. Namun Dalam kasus ini warga hanya ingin ada kepastian pembayaran gantu rugi. Jika terus mundur warga bakal merugi. Terutama warga yang lahan permukiman terdampak.

"Otomatis mereka kan harus hengkang dan mencari relokasi baru. Dari Kalurahan sebenarnya sudah menyediakan tanah kas desa untuk relokasi itu. Tapi belum bisa kami berikan karena itu masih harus melewati proses aprraisal untuk menentukan harga. Padahal uang yang mereka terima itu mepet karena pasti terus digunakan," ujarnya.

BACA JUGA: Tuntut Penurunan Uang Kuliah Tunggal, Mahasiswa UPN Jogja Viralkan #UniversitasPancenNdlogok

Dikatakan Prayogo, pihaknya sudah menyampaikan persoalan ini melalui surat kepada pihak-pihak terkait, meliputi Kanwil BPN, KAI, BPKP, dan instansi terkait di lingkup Pemkab Kulonprogo. Namun tidak pernah ada tindak lanjut. Justru lanjutnya warga merasakan dampak kerusakan jalan untuk aktivitas pengurukan lahan calon relokasi. “Jalan Trukan-Panceran yang dilewati sekarang malah sudah rusak,” ujarnya.

Pihaknya pun berharap, tim pengadaan lahan pembangunan rel bandara bisa segera memberi kejelasan. Jangan sampai hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat Kaligitung.