Begini Sejarah Politik Gentong Babi yang Kini Banyak Terjadi dalam Pilkada

Pengamat Politik sekaligus Dosen Tata Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bambang Eka Cahya. - Harian Jogja/Sunartono.
30 Agustus 2020 04:57 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Istilah politik gentong babi atau pork barrel politic sering mengemuka jelang pelaksanaan pesta demokrasi. Politik jenis ini ditengarai menguntungkan petahana karena memiliki akses terhadap anggaran publik dan banyak terjadi di Pilkada.

Pengamat Politik sekaligus Dosen Tata Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bambang Eka Cahya menjelaskan, politik gentong babi merupakan sebuah istilah yang berangkat dari pengalaman politik di Amerika Serikat di zaman perbudakan. Di mana para pemilik budak susah menyuruh budaknya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Para budak dalam berusaha justru memperlambat pekerjaan untuk mengurangi keuntungan pemilik budak.

BACA JUGA : Pemkab Bantul Pastikan Dana Pilkada Tak Diutak-atik

“Kemudian salah satu strateginya [untuk membuat budak bekerja serius] adalah di tengah kebun dikasih daging babi di dalam gentong yang sudah digarami lalu diumumkan. Siapa bekerja paling banyak, paling cepat, paling kuat dia boleh ambil daging tersebut. Cara seperti ini kemudian direproduksi dalam dunia politik,” terangnya dalam diskusi tentang Pengawasan Anggaran Pemerintah yang Rawan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pilkada, Sabtu (29/8/2020).

Ia menambahkan sejak  Pilkada 2005 keluhan yang paling sering ditemukan adalah anggaran publik yang disalahgunakan dengan dimanfaatkan untuk keuntungan politik dari peserta Pilkada. Konkretnya, ada banyak peluang APBD maupun APBN yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada.

“Politik Gentong babi ini menggunakan anggaran publik sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan politik dengan mengalihkan anggaran itu untuk keperluan politik, termasuk mendapatkan dukungan dengan membeli suara rakyat,” ucapnya.

BACA JUGA : Pemkab Bantul Hanya Sanggup Tambah Anggaran Pilkada

Bambang menambahkan bentuk paling sering adalah munculnya beragam bansos yang diberikan kepada masyarakat, baik secara tunai maupun berbentuk barang atau pelayanan aktivitas. Hal ini sangat rawan bisa dibiayai oleh negara.

“Karena itu dalam praktik perpolitikan kita, politik gentong babi ini sangat menguntungkan petahana, atau orang yang didukung petahana. Dia bisa mengalihkan anggaran publik itu ke calon yang didukung,” ucapnya.

Menurutnya dalam politik gentong babi semua anggaran publik bisa ditumpangi oleh kepentingan. Paling sederhana terkait sosialisasi program dipasang foto petahana. Padahal tidak ada aturan sama sekali, terkait program pemerintah harus berapa persen atau berapa banyak foto petahana boleh menggunakan anggaran publik.

“Kalau di negara maju, regulasinya sudah diatur sampai ke sana, kalau anggaran publik tidak boleh menampilkan foto diri, citra diri,” ujarnya.