Masyarakat Diajak Berpikir Kritis dengan Membaca Buku
DPAD DIY dan DPRD DIY mendorong budaya membaca melalui bedah buku 1001 Tanya Wakil Rakyat untuk meningkatkan literasi, berpikir kritis, dan pemahaman masyarakat
Foto Ilustrasi wisatawan sedang berswafoto di sekitar Bendung Kamijoro. /Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL--Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak dipastikan akan memberikan hibah berupa bangunan dan tanah di Bendung Tegal senilai Rp159 miliar kepada Pemkab Bantul. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, Yitno, Jumat (11/9/2020).
Menurut dia, saat ini operasional dari bangunan dan tanah seluas kurang dari 1.000 hektare yang berada di Desa Kebonagung, Kecamatan Imogiri, Bantul ini masih dipegang oleh BBWS Serayu Opak. Awalnya, tanah dan bangunan ini sempat diminta oleh Dinas Pertanian Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DPPKP) Bantul untuk dikelola. Namun, dalam perkembangannya, BBWS Serayu Opak justru akan melimpahkannya ke Pemkab Bantul.
BACA JUGA : Bendung Kamijoro Bakal Ditutup, Puluhan Hektare Lahan
“Jadi nilainya sekitar Rp159 miliar akan dihibahkan," kata Yitno, Jumat (11/9/2020).
Sebagai langkah awal, Yitno mengatakan, jawatannya mulai melakukan inventarisasi tanah di wilayah tersebut. Sebab, sejauh ini baru ada sekitar 7.500 meter tanah yang telah tercatat. Pencatatan dan perhitungan ini akan terus diselesaikan. Harapannya, sebelum cuti bupati dan wakil bupati, 26 September mendatang, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul bisa menyelesaikan.
BACA JUGA : Pembangunan Bendungan Jowinantang Butuh Biaya Besar
Kepala DPPKP Bantul, Yus Warseno mengaku telah memiliki gambaran untuk pemanfaatan Bendung Tegal. Ada keinginan dari DPPKP untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai wisata air dan kuliner.
“Harapannya, produk pertanian seperti ikan nilai, udang galah yang kini dibudidayakan bisa tersalurkan,” ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPAD DIY dan DPRD DIY mendorong budaya membaca melalui bedah buku 1001 Tanya Wakil Rakyat untuk meningkatkan literasi, berpikir kritis, dan pemahaman masyarakat
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Rotasi Polda DIY berdasarkan Telegram Kapolri 2 November 2026 mengganti Kapolresta Jogjakarta dan Dirreskrimum. Ini nama pejabat barunya.
Yusril mengungkap indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden yang menyeret eks Kapolri Listyo Sigit dan dua jenderal lainnya.
SIM Keliling Polda DIY beroperasi selama November 2026 di sejumlah lokasi. Simak jadwal, persyaratan, dan biaya perpanjangan SIM A serta C.
Jadwal KRL Palur-Jogja Kamis 5 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Cek jam keberangkatan dari 13 stasiun hingga Jogja.