Menanti Taji Pendidikan Vokasi

Harianjogja.com, JOGJA—Diakui atau tidak, pendidikan vokasi masih dianggap sebelah mata. Saat periode penerimaan siswa baru tiba, misalnya, tak jarang para orang tua lebih pilih mendaftarkan anaknya ke sekolah umum dibandingkan vokasi. Baik jenjang sekolah menengah maupun perguruan tinggi, kondisinya sama saja.

Alasan para orang tua sebenarnya dapat diterima. Pendidikan vokasi dipandang belum mampu memenuhi ekspektasi para orang tua yang menghendaki anaknya punya jabatan, gaji menarik dan kesempatan lanjut pendidikan tinggi.

Dekan Sekolah Vokasi UGM (SV-UGM), Agus Maryana tak menampik kondisi itu. Ia akui memang pendidikan vokasi masih kerap dijadikan pilihan nomor dua. Lulusan SMA/K sederajat, contohnya, tetap mengincar jenjang sarjana daripada diploma.

“Ya, realitas di lapangan seperti itu. Memang mindset masyarakat sekarang masih demikian. Nah, ini yang perlu kita luruskan bahwa memilih vokasi itu bukanlah sekadar pilihan kedua. Kita harus berjuang menjelaskan dan memperbaiki pendidikan vokasu itu sendiri agar mampu memenuhi harapan masyarakat,” terang Agus saat ditemui di kantornya.

Minimnya minat terhadap vokasi sebenarnya bukan hanya milik Indonesia. David Newhouse dan Daniel Suryadarma dalam The Value of Vocational Education: High School Type and Labor Market Outcomes in Indonesia (2011) menyebut bahwa Korea Selatan dan Tanzania pernah punya masalah yang sama.

Pada awalnya, Korea Selatan menyadari kekurangan tenaga kerja terampil. Maka dirumuskan kebijakan untuk mendorong siswa masuk ke pendidikan vokasi. Sayang sekali, penerapan kebijakan itu boleh dikatakan gagal. Nyatanya, para orang tua di Korea Selatan tetap memilih mendaftarkan anaknya ke sekolah umum daripada vokasi.

Menurut Agus, masyarakat masih terjebak dengan dikotomi antara teori dan praktik. Pada dasarnya, pendidikan vokasi menganggap teori dan praktik itu berdiri sama tinggi. Hanya saja, vokasi memang memberi porsi praktik lebih banyak. Hal tersebut berkaitan dengan desain pendidikan vokasi yang berorientasi pada pemenuhan tenaga kerja bagi industri.

Vokasi Sahabat Industri

Pengalaman Korea Selatan itu pun tak menyurutkan niat Indonesia mengembangkan pendidikan vokasi. Presiden Jokowi, bahkan mulai menunjukan keseriusannya dengan mendirikan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi yang kini dipimpin Wikan Sakarinto. Unit baru tersebut diharapkan mampu mendongkrak daya tawar pendidikan vokasi, baik dihadapan masyarakat sendiri dan industri.

Namun begitu, pendirian Dirjen Pendidikan Vokasi tak serta merta menurunkan kadar tantangan yang sedang menghadang. Geliat industri menggaet lulusan vokasi masih terhalang kualitas keterampilan dan kompetensi. Belum lagi jika menilik masalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang justru banyak disumbang oleh lulusan pendidikan vokasi.

“Karena over supply juga bisa. Mungkin juga karena kompetensinya yang berbeda dengan kebutuhan industri. Makanya, penyelesaiannya adalah kurikulim harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri, baik kecil, menengah hingga besar,” kata Agus.

Over supply yang dimaksud Agus adalah ketimpangan antara jumlah lulusan dengan tingkat serapan kerja. Merujuk statistik pendidikan tinggi milik Pusdatin Kemenristikdikti tahun 2018, ada 5.737 program studi Diploma 1 – Diploma 4 yang tersebar di 34 provinsi –tulisan ini sengaja menyertakan jumlah program studi, sebab tak semua universitas, institut atau sekolah tinggi menyelenggarakan jenjang pendidikan diploma. Belum lagi apabila ditambah dengan jumlah SMK di Indonesia yang mencapai 13.710 unit pada tahun 2018.

Sayangnya, jumlah lembaga pendidikan vokasional sebanyak itu tak didukung dengan serapan kerja yang maksimal. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari tahun 2020 angka TPT berada di 4,99%. Angka itu memang lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,01%. Namun, bila dikaitkan dengan konteks masalah pendidikan vokasi, masih ada catatan yang mesti dibereskan. Jenjang pendidikan SMK menempati posisi teratas penyumbang angka TPT yakni 8,49%. Disusul kemudian jenjang SMA dengan angka 6,77% dan Diploma dengan 6,76%.

Fakta di atas jelas mencoreng peran vokasi sebagai lembaga pendidikan yang mencetak lulusan berlabel “cepat kerja”. Agus sendiri mengakui masalah itu masih menjadi pekerjaan rumah. Bukan hanya milik pemerintah, lembaga pendidikan tentunya juga bertanggungjawab atas masalah itu.

Selain itu, Agus mengatakan bahwa Indonesia perlu mengarusutamakan penelitian terapan, seperti di Jerman. Pasalnya, sektor industri membutuhkan solusi yang cepat dan aplikatif. Lulusan vokasi punya modal yang cukup untuk memecahkan masalah itu. Berkat kolaborasi antara pengalaman praktik serta pemahaman filosofi teori yang mumpuni, harapannya lulusan vokasi dapat diandalkan juga kemampuan analisisnya. Lulusan vokasi bukan sekadar penyumbang tenaga kerja yang hanya dimanfaatkan keterampilan praktisnya.

“Di [bidang] elektronik, misalnya, bagaimana noise bisa hilang? Kalau penelitian [terapan] ini dikembangkan akan juga bagus. Sekolah vokasi juga berkontribusi pada riset-riset terapan, riset-riset yang langsung bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh industri atau masyarakat,” ujar Agus.

Secara berkelanjutan, kata Agus perpaduan antara keterampilan dan teori itu dapat membuka peluang lulusan vokasi untuk ikut bersaing dengan para akademisi. Langkah tersebut mulai diperlihatkan oleh UGM dengan menutup program studi jenjang Diploma 3 kemudian mengganti seluruhnya menjadi Diploma 4. Jenjang Diploma 4 setara dengan Sarjana Terapan yang dapat ditingkatkan menjadi Magister Terapan (setara S2) hingga Doktor Terapan (setara S3).

Tenaga Pendidik

Pendidikan terdiri dari elemen penting, yakni peserta didik dan juga pendidik. Paparan di atas baru menjelaskan problem vokasi di level peserta didik dan kelembagaan saja. Lantas, bagaimana kabarnya tenaga pendidik vokasi?

Guru Besar Kurikulum dan Pendidikan Teknologi Kejuruan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Prof. Mochamad Bruri Triyono mengatakan guru atau tenaga pendidik memainkan peran besar dalam terwujudnya kesuksesan pendidikan vokasi. Tenaga pendidik, kata laki-laki yang akrab disapa Bruri itu meliputi guru, pelatih, dosen, petugas laboratorium, hingga tenaga kependidikan.

Dalam terminologi internasional, sistem pendidikan vokasi jamak disebut dengan Technical and Vocational Education and Training (TVET). Bruri menerangkan, TVET juga banyak macamnya, bergantung dari kompetensi keahlian yang diajarkan. Indonesia, klaim Bruri memiliki sekitar 100 kompetensi keahlian. Angka itu jauh melebihi rata-rata negara Afrika yang hanya memiliki sekitar 20 kompetensi keahlian. “Negara kita itu punya banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan,” kata Bruri.

Sayangnya, Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan potensi itu. Keunikan masing-masing kompetensi keahlian belum didukung dengan spesifikasi tenaga pendidik vokasi yang berbeda dengan tenaga pendidik di sekolah umum. Ia mencontohkan, seorang siswa teknik mesin tak cukup jika belajar hanya dengan menonton video dari gurunya saja. Siswa tersebut seharunya mendapat pengalaman bersinggungan langsung dengan mesin dan memecahkan masalah yang ada. Guru vokasi tak ubahnya bukan cuma mentransfer wawasan, tapi juga keterampilan nyata.

“Saya ambil contoh, guru yang mengajar bidang las itu tidak cukup satu, karena las itu banyak macamnya. Nah, kalau guru yang mengajar matematika itu kan satu saja sudah cukup,” kata Bruri.

Pendidikan vokasi seharusnya menerapkan berufspädagogik alias pedagogi kejuruan. Kata Bruri, konsep pedagogi kejuruan menekankan pada pembelajaran yang dekat dengan pekerjaan. Untuk menguasai sebuah keahlian, siswa akan dituntun belajar menurut tahap-tahap pengerjaan proyek.

Tak semua guru bisa atau setidaknya layak menerapkan metode pembelajaran tersebut. Sebab, guru atau tenaga pendidikan bukan semata mengajar atau berbagi pengalaman. Selain harus punya kompetensi, guru juga harus mengerti proses sebuah pekerjan menit demi menit. Artinya, guru vokasi, idealnya tak asal pakai saja, seperti yang jamak terjadi di Indonesia.

Menurut Bruri, masih banyak guru vokasi, utamanya di SMK yang hanya berlabel praktisi kaya pengalaman saja. Sementara untuk pemahaman pedagogi kejuruan, kata Bruri masih butuh banyak perbaikan. Sebelum terjun mengajar, mereka seharusnya mengantongi sertifikasi guru dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan [LPTK].

Hal yang sama juga berlaku untuk tenaga pengajar vokasi di perguruan tinggi. “Dosen di pendidikan tinggi vokasi, harus kita sadari bersama. Ada aturan kalau dosen itu harus master. Apakah masternya engineering atau teknologi? Syukur kalau masternya terapan, itu lebih cocok. Apalagi kalau S1 juga terapan, bukan, mohon maaf ya dari jalur akademik. Sebagian besar masih seperti itu,” terang Bruri.

Dahulu, Indonesia punya lembaga bernama Pusat Pendidikan Politeknik (kini Politeknik Negeri Bandung). Lembaga itu melatih calon tenaga pendidik untuk politeknik dengan durasi pendidikan satu tahun. Kata Bruri, model pendidikan di sana cukup keras. Hampir 80% waktu pendidikan dihabiskan untuk praktik di bawah arahan praktisi profesional. Setelah lulus, mereka akan terjun mengajar di instansi pendidikan tinggi vokasi, politeknik contohnya.

Sayang sekali, lanjut Bruri, lembaga tersebut sudah dibubarkan oleh pemerintah. Tidak jelas alasannya. Bruri sendiri juga tak tahu niat pemerintah membubarkan lembaga yang menurutnya sangat penting itu. Dosen vokasi harus menempuh pendidikan tambahan untuk menambah kapastitas didaktikanya.

“Mestinya mendidikan calon dosen [vokasi] lewat itu agar mereka tahu tentang didaktika vokasi. Dan, sekarang itu belum ada,” ujarnya.

Masyarakat Vokasi

Kondisi geografis Indonesia yang berbeda seharusnya menjadi peluang, bukan hanya tantangan. Perbedaan itu yang, secara perlahan membentuk lokalitas kebudayaan setiap daerah. Bukan tidak mungkin, daerah mampu mengembangkan industri lokalnya melalui jalur vokasional.

Sebuah daerah, misalnya, tidak selalu menjadi rumah bagi industri manufaktur. Maka kecil kemungkinan lulusan ilmu teknik mesin atau elektro mampu menyalurkan kemampuannya. Sementara itu, ada bidang keahlian lokal yang sejatinya perlu mendapat sentuhan.

Ia mencontohkan daerah Kecamatan Lendah, Kulonprogo yang telah lama tumbuh bersama budaya membatik. Guna meningkatkan kelas produksi, maka dibutuhkan tenaga kerja terampil yang memang mengkhususkan diri pada batik. Setidaknya, kata Bruri itulah esensi masyarakat vokasi yang mulai digaungkan oleh pemerintah. Masyarakat mendapat kesadaran bahwa daerahnya mampu bersaing dengan memperkuat keterampilan lokal.

“Itu yang sebetulnya diinginkan oleh presiden kita. Buka jurusan yang kiranya dibutuhkan, jangan yang itu-itu saja. Pada akhirnya, masalah pengangguran memang timbul karena industri tidak mampu menyerap tenaga kerja,” jelas Bruri.

Bruri menyarankan perlu adanya dukungan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat vokasi. Jika ingin mengembangkan pendidikan vokasi, maka pemerintah daerah harus mengidentifikasi potensi wilayahnya. Selain itu, pemerintah daerah juga bisa membantu dengan sokongan anggaran yang cukup untuk SMK. Sebab, kata Bruri, biaya pendidikan vokasi jelas lebih mahal dari pendidikan umum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News